The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Perusahaan PT. Antam Tbk Periode 2010 Sampai Dengan 2022 Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Tata Kelola Komoditi Emas Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Tpk/2025/Pn.Jktpst)
Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang mengancam tata kelola negara, stabilitas ekonomi, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik, termasuk pada sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara, tetapi juga berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik, terganggunya iklim investasi, serta melemahnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara maupun pengelolaan korporasi. Dalam praktiknya, tindak pidana korupsi sering kali melibatkan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu sehingga perbuatan tersebut sulit dibedakan dengan kebijakan bisnis yang sah. Salah satu perkara yang menimbulkan perdebatan hukum adalah kasus tata kelola komoditi emas pada PT Antam Tbk periode 2010-2022 yang diputus melalui Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. Permasalahan utama dalam perkara ini berkaitan dengan pembuktian kerugian negara, penyalahgunaan kewenangan, serta pertanggungjawaban pidana pejabat perusahaan dalam kegiatan jasa lebur cap dan pemurnian emas yang melibatkan pihak non kontrak karya tanpa dasar kerja sama yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pertanggungjawaban pidana pejabat PT Antam Tbk, mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi, serta mengkaji kendala dalam penerapan sanksi pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan dukungan data empiris melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi terjadi akibat penyalahgunaan kewenangan, lemahnya pengawasan internal, rendahnya budaya kepatuhan dan integritas, serta belum optimalnya penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam pengelolaan komoditi emas. Selain itu, kurang optimalnya penerapan prinsip kehati-hatian dan due diligence terhadap asal-usul emas turut membuka ruang terjadinya penyimpangan dalam kegiatan operasional perusahaan. Perbuatan tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, memperkaya orang lain atau korporasi, serta menimbulkan kerugian keuangan negara sehingga para pejabat perusahaan yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHP Nasional.
KODEPRODI74201#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
HTML Summary of #11137 Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Perusahaan PT. Antam Tbk Periode 2010 Sampai Dengan 2022 Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Tata Kelola Komoditi Emas Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Tpk/2025/Pn.Jktpst)