The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Incest Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN CBI)
Tindak pidana incest terhadap anak merupakan bentuk kekerasan seksual dalam lingkup keluarga yang berdampak serius terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial korban. Fenomena ini kerap terjadi secara tersembunyi karena berlangsung di ruang privat serta melibatkan pelaku yang memiliki hubungan dekat dengan korban, sehingga menyulitkan proses pengungkapan dan pembuktian. Selain itu, posisi anak yang rentan dan ketergantungan terhadap pelaku seringkali menyebabkan korban enggan melapor, yang pada akhirnya memperpanjang penderitaan dan menghambat penegakan hukum. Oleh karena itu, penanganan yang komprehensif dan berorientasi pada perlindungan korban menjadi sangat penting dalam sistem hukum di Indonesia. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana pengaturan dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana incest terhadap anak di Indonesia; 2. Bagaimana pertimbangan Hakim berkaitan dengan penerapan dakwaan kombinasi dalam memutusakan perkara Nomor: 124/Pid.Sus/2024/PN Cbi; 3. Apa saja kendala- kendala dalam memutuskan perkara tindak pidana incest terhadap anak di Indonesia dan bagaimana penanggulangannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang didukung oleh penelitian empiris yang bersifat deskriptif analitis dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teknik kepustakaan dan teknik lapangan, yang kemudian datanya di olah secara kualitatif. Penanganan tindak pidana incest terhadap anak di Indonesia didasarkan pada UU Perlindungan Anak, dengan pertimbangan Hakim yang menitikberatkan pada alat bukti dan hubungan sedarah sebagai faktor pemberat, sebagaimana terlihat dalam putusan yang menjatuhkan pidana 19 tahun penjara. Namun, penegakan hukum tersebut dinilai belum optimal karena belum sepenuhnya mengakomodasi hak restitusi bagi korban. Kendala utama terletak pada kesulitan pembuktian di ruang privat dan belum maksimalnya mekanisme pemulihan hak korban. Untuk itu, diperlukan penguatan regulasi yang berorientasi pada korban serta peran aktif keluarga dan aparat penegak hukum untuk memastikan perlindungan yang lebih komprehensif, termasuk pemenuhan hak restitusi dan upaya pencegahan melalui edukasi. Aspek pengaturan hukum, penguatan dukungan psikososial pada tingkat masyarakat juga memiliki peranan yang sangat penting. Adanya kerja sama antara kebijakan pemerintah dan kesadaran masyarakat diharapkan dapat memutus mata rantai kekerasan, sehingga penegakan hukum tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi, tetapi juga pada upaya pemulihan korban secara berkelanjutan guna mengatasi akar permasalahan yang terjadi.
KODEPRODI74201#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
HTML Summary of #11139 Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Incest Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN CBI)