http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/11144 2026-08-10T04:23:59Z info:eu-repo/semantics/descriptiveMetadata http://eprints.unpak.ac.id/11144/ Tinjauan Yuridis Atas Gugatan Wanprestasi Yang Dinyatakan Prematur Dalam Perjanjian Jual Beli Apartemen (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 426/Pdt/G/2023/PN SMG) Demar Putri, Junita Ardianto Iskandar, Eka D. Butar-butar, Dinalara Perlindungan Hukum Gugatan Jual Beli Kepastian Hukum Wanprestasi Perkembangan sektor properti, khususnya pembangunan apartemen, telah meningkatkan intensitas hubungan hukum antara pengembang dan konsumen yang diwujudkan melalui perjanjian pengikatan jual beli (PPJB). Hubungan hukum tersebut tidak jarang menimbulkan sengketa wanprestasi akibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana diperjanjikan. Salah satu permasalahan tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 426/Pdt.G/2023/PN.Smg., di mana gugatan wanprestasi dinyatakan prematur karena syarat untuk pelaksanaan Akta Jual Beli (AJB), yaitu terbitnya Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS), belum terpenuhi. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai dasar pertimbangan hakim serta akibat hukum putusan tersebut terhadap keberlakuan perjanjian dan perlindungan hak para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menyatakan gugatan wanprestasi prematur serta mengkaji akibat hukum putusan tersebut terhadap keberlakuan PPJB dan hak serta kewajiban para pihak. Penelitian menggunakan metode yuridis mormatif yang didukung penelitian empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) secara yuridis telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, asas pacta sunt servanda, serta prinsip kepastian hukum, karena SHMSRS sebagai syarat utama pelaksanaan AJB belum diterbitkan sehingga kewajiban Tergugat untuk melaksanakan AJB belum dapat dipaksakan secara hukum. Meskipun demikian, dari perspektif perlindungan hukum, putusan tersebut belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap kepentingan Penggugat yang telah memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan PPJB. Akibat hukum putusan tersebut adalah pokok perkara tidak diperiksa, PPJB tetap sah, berlaku, dan mengikat para pihak sebagai undang-undang berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, sedangkan hak Penggugat untuk mengajukan gugatan kembali tetap terbuka setelah syarat- syarat yang diperjanjikan telah terpenuhi. Oleh karena itu, diperlukan perumusan gugatan yang cermat serta penyelesaian kewajiban administratif oleh developer secara tepat waktu agar tercipta kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli apartemen. 2026 Thesis NonPeerReviewed Demar Putri, Junita and Ardianto Iskandar, Eka and D. Butar-butar, Dinalara (2026) Tinjauan Yuridis Atas Gugatan Wanprestasi Yang Dinyatakan Prematur Dalam Perjanjian Jual Beli Apartemen (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 426/Pdt/G/2023/PN SMG). Skripsi thesis, Universitas Pakuan. info:eu-repo/semantics/humanStartPage