{
      "thesis_name": "Sarjana",
      "department": "KODEPRODI74201#ILMU HUKUM",
      "userid": 44,
      "date_type": "published",
      "metadata_visibility": "show",
      "lastmod": "2026-08-10 04:40:42",
      "corp_creators": [
        "Universitas Pakuan",
        "KODEPRODI74201#ILMU HUKUM"
      ],
      "creators": [
        {
          "name": {
            "honourific": null,
            "lineage": null,
            "family": "Ipanda",
            "given": "Nessa"
          },
          "NPM": 10122244
        },
        {
          "name": {
            "honourific": null,
            "lineage": null,
            "family": "Wuisang",
            "given": "Ari"
          },
          "NPM": "NIDN0408017802"
        },
        {
          "name": {
            "honourific": null,
            "lineage": null,
            "family": "Antoni",
            "given": "Herli"
          },
          "NPM": "NIDN0423099601"
        }
      ],
      "datestamp": "2026-08-10 04:40:42",
      "abstract": "Hak anak atas pendidikan telah resmi menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia setelah ratifikasi United Nations Convention On The Rights Of The Child (UNCRC) 1989 yang dianggap sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) mendasar, walau implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala nyata seperti buta aksara dan tingginya populasi Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Bogor. Untuk mengatasi hal tersebut, dibentuklah Program Gerakan Literasi Sekolah (GLS) di Kabupaten Bogor, sehingga penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pengaturan hak pendidikan anak dalam UNCRC 1989 dan hukum nasional, kendala implementasi program GLS di Kabupaten Bogor, serta optimalisasinya. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yang didukung data primer melalui upaya wawancara dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor serta data sekunder melalui studi kepustakaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hak anak dalam Pasal 28 dan 29 UNCRC 1989 telah disinkronisasikan ke hukum nasional hingga Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 45 Tahun 2022 sebagai dasar hukum Gerakan Literasi Sekolah (GLS). Namun, implementasinya masih menghadapi kendala kompleks berupa hambatan geografis dalam distribusi sarana ke pelosok, risiko putus sekolah, kurangnya inovasi digital pendidik, serta faktor sosio-ekonomi dan kultur lokal. Oleh karena itu, kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa upaya optimalisasi wajib dilakukan melalui penerapan prinsip non-diskriminasi berupa pemerataan akses literasi, pembentukan Sekolah Ramah Anak yang literat, sinkronisasi program \"Bogor Cerdas\" berbasis partisipasi masyarakat, serta integrasi teknologi digital guna meningkatkan kecakapan masa depan anak secara merata.",
      "eprint_status": "archive",
      "uri": "http:\/\/eprints.unpak.ac.id\/id\/eprint\/11147",
      "institution": "Universitas Pakuan",
      "subjects": [
        17,
        "UNCRC"
      ],
      "divisions": [
        "sch_art"
      ],
      "eprintid": 11147,
      "type": "thesis",
      "dir": "disk0\/00\/01\/11\/47",
      "thesis_type": "Skripsi",
      "rev_number": 8,
      "date": 2026,
      "status_changed": "2026-08-10 04:40:42",
      "full_text_status": "none",
      "contributors": [
        {
          "name": {
            "honourific": null,
            "lineage": null,
            "family": "Wuisang",
            "given": "Ari"
          },
          "type": "http:\/\/www.loc.gov\/loc.terms\/relators\/THS",
          "NIDN": "NIDN0408017802"
        },
        {
          "name": {
            "honourific": null,
            "lineage": null,
            "family": "Antoni",
            "given": "Herli"
          },
          "type": "http:\/\/www.loc.gov\/loc.terms\/relators\/THS",
          "NIDN": "NIDN0423099601"
        }
      ],
      "title": "Analisis Yuridis Hak Anak Berdasarkan United Nations Convention On The Rights Of The Child (UNCRC) 1989 Terhadap Pemberantasan Buta Aksara Melalui Gerakan Literasi Sekolah Di Kabupaten Bogor",
      "ispublished": "pub"
    }