The repository administrator has not yet configured an RDF license.
HTML Summary of #11149 Analisis Hukum Tentang Peran Dan Kedudukan Kantor Urusan Agama Dalam Mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan Poliandri (Studi Perkara No. 72/Pdt.G/2022/PA.Sor)
Perkawinan merupakan salah satu praktek sosial yang fundamental dalam kehidupan masyarakat karena berdampak pada hubungan sosial, ekonomi, dan hukum. Oleh karena itu, perkawinan diatur oleh undang-undang dan peraturan yang menetapkan tata cara, persyaratan, serta hak dan kewajiban yang terkait dengan ikatan pernikahan. Poliandri sebagai praktik yang dilarang dalam sistem hukum Indonesia karena bertentangan dengan norma agama dan sosial sehingga perkawinan tesebut perlu untuk dibatalkan. Perkara Nomor 72/Pdt.G/2022/PA.Sor bahwa Kepala Kantor KUA berperan sebagai pemohon, mengajukan permohonan pembatalan perkawinan karena telah dilangsungkannya perkawinan poliandri oleh pihak wanita yang dengan sengaja memalsukan identitasnya. Pembatalan perkawinan diajukan oleh Kepala KUA, yang mana sebelumnya secara administrasi ikut terlibat dalam proses perkawinan tersebut. Adanya pokok permasalahan pada penelitian ini, yaitu: 1) Analisis hukum tentang peran dan dan kedudukan Kepala KUA dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan poliandri 2) Dasar hukum dan pembuktian pembatalan perkawinan poliandri dalam perkara No. 72/Pdt.G/2022/PA.Sor. Pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Perkara No. 72/Pdt.G/2022/PA.Sor, status Kepala KUA sebagai pemohon mengajukan pembatalan perkawinan poliandri karena merasa dibohongi dan dirugikan atas pemalsuan. Kepala KUA memiliki kedudukan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, karena diberikan kewenangan oleh hukum sesuai Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan. Kepala KUA dapat mengajukan pembatalan perkawinan jika terdapat kecacatan dalam perkawinan, seperti pemalsuan identitas oleh Termohon. 2) Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang telah mempertimbangkan aspek yuridis dan faktual secara cermat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Status pemohon selaku Kepala KUA mempunyai hak dan kepentingan untuk melakukan pengawasan pencatatan perkawinan di wilayah hukum Pemohon bertugas. Pertimbangan hakim ini menunjukkan penerapan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam rangka menegakkan tertib administrasi dan menjaga kemurnian lembaga perkawinan dari praktik poliandri yang bertentangan dengan hukum. Maka dari pada itu, meminimalisir kejadian serupa pada masa mendatang perlunya kepastian hukum perkawinan poliandri diatur secara tegas dalam Undang- Undang, para pihak berwenang melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya pencatatan perkawinan yang sah, dan disarankan untuk memperkuat sistem administrasi digital perkawinan melalui integrasi data antara KUA, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), dan Pengadilan Agama.
Analisis Hukum Tentang Peran Dan Kedudukan Kantor Urusan Agama Dalam Mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan Poliandri (Studi Perkara No. 72/Pdt.G/2022/PA.Sor)
KODEPRODI74201#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan