…
comment: The repository administrator has not yet configured an RDF license.
primary topic: Analisis Hukum Tentang Peran Dan Kedudukan Kantor Urusan Agama Dalam Mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan Poliandri (Studi Perkara No. 72/Pdt.G/2022/PA.Sor)

Analisis Hukum Tentang Peran Dan Kedudukan Kantor Urusan Agama Dalam Mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan Poliandri (Studi Perkara No. 72/Pdt.G/2022/PA.Sor)
type: Thesis
type: Article
abstract: Perkawinan merupakan salah satu praktek sosial yang fundamental dalam kehidupan masyarakat karena berdampak pada hubungan sosial, ekonomi, dan hukum. Oleh karena itu, perkawinan diatur oleh undang-undang dan peraturan yang menetapkan tata cara, persyaratan, serta hak dan kewajiban yang terkait dengan ikatan pernikahan. Poliandri sebagai praktik yang dilarang dalam sistem hukum Indonesia karena bertentangan dengan norma agama dan sosial sehingga perkawinan tesebut perlu untuk dibatalkan. Perkara Nomor 72/Pdt.G/2022/PA.Sor bahwa Kepala Kantor KUA berperan sebagai pemohon, mengajukan permohonan pembatalan perkawinan karena telah dilangsungkannya perkawinan poliandri oleh pihak wanita yang dengan sengaja memalsukan identitasnya. Pembatalan perkawinan diajukan oleh Kepala KUA, yang mana sebelumnya secara administrasi ikut terlibat dalam proses perkawinan tersebut. Adanya pokok permasalahan pada penelitian ini, yaitu: 1) Analisis hukum tentang peran dan dan kedudukan Kepala KUA dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan poliandri 2) Dasar hukum dan pembuktian pembatalan perkawinan poliandri dalam perkara No. 72/Pdt.G/2022/PA.Sor. Pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Perkara No. 72/Pdt.G/2022/PA.Sor, status Kepala KUA sebagai pemohon mengajukan pembatalan perkawinan poliandri karena merasa dibohongi dan dirugikan atas pemalsuan. Kepala KUA memiliki kedudukan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, karena diberikan kewenangan oleh hukum sesuai Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan. Kepala KUA dapat mengajukan pembatalan perkawinan jika terdapat kecacatan dalam perkawinan, seperti pemalsuan identitas oleh Termohon. 2) Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang telah mempertimbangkan aspek yuridis dan faktual secara cermat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Status pemohon selaku Kepala KUA mempunyai hak dan kepentingan untuk melakukan pengawasan pencatatan perkawinan di wilayah hukum Pemoho…
date: 2025
status: published
author list: authors
type: EPrint
type: ThesisEPrint
is part of: repository
subject: KUA (Kantor Urusan Agama)
subject: Pembatalan Perkawinan/Pernikahan

Universitas Pakuan
type: Organization

KODEPRODI74201#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
type: Organization

Yenny Febrianty
type: Person
given name: Yenny
family name: Febrianty

Muhammad Daffa Raihan Purnawan
type: Person
given name: Muhammad
family name: Daffa Raihan Purnawan

Suhermanto Suhermanto
type: Person
given name: Suhermanto
family name: Suhermanto

KODEPRODI74201#ILMU HUKUM
type: Organization

HTML Summary of #11149 Analisis Hukum Tentang Peran Dan Kedudukan Kantor Urusan Agama Dalam Mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan Poliandri (Studi Perkara No. 72/Pdt.G/2022/PA.Sor)
format: text/html
primary topic: Analisis Hukum Tentang Peran Dan Kedudukan Kantor Urusan Agama Dalam Mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan Poliandri (Studi Perkara No. 72/Pdt.G/2022/PA.Sor)

KUA (Kantor Urusan Agama)
type: Concept

Pembatalan Perkawinan/Pernikahan
type: Concept