Tanggung Jawab Sosial (CSR) Perbankan Syariah Dalam Mendukung Sustainable Development Goals (SDGS) Pengetasan Kemiskinan Dalam Praktik Bangun Sejahtera Indonesia Maslahat (BSI MASLAHAT) Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2027 Tentang Perseroan TerbatasAdamAndromeda M. AjiauthorFarahdinnySiswajanthyauthorMustikaMega WijayaauthorPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) dalam perbankan syariah sebagai instrumen strategis dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada aspek pengentasan kemiskinan. Fokus penelitian diarahkan pada praktik pelaksanaan CSR oleh BSI Maslahat serta kesesuaiannya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. CSR dalam perbankan syariah tidak hanya dipandang sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga sebagai manifestasi nilai-nilai syariah yang menekankan keadilan sosial, kebermanfaatan, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan CSR memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat. metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan CSR. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh data empiris yang diperoleh melalui wawancara untuk memperkuat analisis mengenai implementasi program CSR yang dijalankan oleh BSI Maslahat. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk mengetahui tingkat kesesuaian pelaksanaan CSR dengan ketentuan hukum yang berlaku serta kontribusinya terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi CSR dalam perbankan syariah, khususnya melalui BSI Maslahat, telah mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan filantropis yang bersifat karitatif menuju model pemberdayaan berkelanjutan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat. Program-program yang dilaksanakan tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan sosial, tetapi juga diarahkan pada pengembangan ekonomi produktif, peningkatan keterampilan, serta pemberdayaan kelompok masyarakat rentan. Dari perspektif hukum, implementasi CSR tersebut secara umum telah mencerminkan prinsip regulatory compliance sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan dalam pengukuran dampak program secara komprehensif, belum optimalnya integrasi CSR dengan strategi bisnis perusahaan, serta perlunya peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme evaluasi berbasis dampak, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta optimalisasi kolaborasi institusional guna memaksimalkan kontribusi CSR terhadap pencapaian SDGs dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.PerbankanPT (Perseroan Terbatas)Syariah2026Universitas Pakuan;KODEPRODI74201#ILMU HUKUMThesis