The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Sebagai Pemenuhan Hak Warga Negara Berdasarkan Perda Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar
Pendidikan merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara, termasuk melalui jalur pendidikan nonformal. Salah satu bentuk pendidikan nonformal adalah pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Bogor diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dalam memenuhi hak warga negara atas pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai penyelenggaraan pendidikan kesetaraan melalui PKBM, pelaksanaannya dalam pemenuhan hak warga negara atas pendidikan, serta kendala dan upaya pemerintah daerah dalam mengatasi hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta wawancara dengan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dan pengelola PKBM. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan teori efektivitas hukum dan teori pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan kesetaraan melalui PKBM telah memiliki dasar hukum yang jelas berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2021. Pelaksanaan pendidikan kesetaraan di PKBM Kabupaten Bogor telah membantu memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya tenaga pendidik yang kompeten, rendahnya dukungan anggaran, serta belum optimalnya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dukungan pemerintah daerah, penguatan pembinaan kelembagaan PKBM, serta pengawasan yang lebih efektif agar penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dapat berjalan optimal sesuai dengan prinsip keadilan, pemerataan, dan kepastian hukum.
KODEPRODI74201#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
HTML Summary of #11158 Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Sebagai Pemenuhan Hak Warga Negara Berdasarkan Perda Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar