The repository administrator has not yet configured an RDF license.
HTML Summary of #11162 Implementasi Pelayanan Publik Bidang Peternakan Di Kabupaten Sukabumi Berdasarkan Perda Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelayanan publik di bidang peternakan di Kabupaten Sukabumi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya beserta upaya penyelesaiannya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya sektor peternakan dalam mendukung ketahanan pangan, pemenuhan kebutuhan protein hewani, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang menuntut adanya pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berkualitas dari pemerintah daerah sebagai implementasi kebijakan desentralisasi. Meskipun telah memiliki landasan hukum yang jelas, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik bidang peternakan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang didukung data empiris, dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah, serta penelitian lapangan melalui wawancara dengan pihak Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi. Analisis dilakukan dengan mengaitkan hasil penelitian dengan teori pelayanan publik, teori pemerintahan daerah, dan teori kewenangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelayanan publik bidang peternakan telah berjalan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, namun belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan publik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Beberapa jenis layanan telah memiliki standar yang jelas, seperti pelayanan laboratorium veteriner, tetapi sebagian layanan lainnya masih mengacu pada petunjuk teknis yang belum bersifat baku. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, kendala koordinasi kelembagaan, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan Perda, serta kondisi geografis wilayah Kabupaten Sukabumi yang luas. Upaya yang dilakukan Dinas Peternakan antara lain melalui survei kepuasan masyarakat secara berkala, peningkatan kapasitas peternak, pengendalian penyakit hewan menular, perbaikan sarana prasarana, serta pengembangan kawasan peternakan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyusunan peraturan pelaksana yang lebih komprehensif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan sarana dan prasarana pelayanan, penguatan koordinasi lintas instansi, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat untuk mewujudkan pelayanan publik bidang peternakan yang optimal dan sesuai dengan prinsip good governance.
Implementasi Pelayanan Publik Bidang Peternakan Di Kabupaten Sukabumi Berdasarkan Perda Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan
KODEPRODI74201#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan