…
comment: The repository administrator has not yet configured an RDF license.
primary topic: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Cohabitation Relationship Without Legal Marriage Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Cohabitation Relationship Without Legal Marriage Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia
type: Thesis
type: Article
abstract: Praktik cohabitation relationship without legal marriage atau kohabitasi merupakan fenomena sosial yang mengalami perkembangan di Indonesia dan menimbulkan berbagai persoalan hukum, sosial, serta moral. Pengaturan mengenai kohabitasi memperoleh legitimasi hukum melalui Pasal 412 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur larangan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah. Kehadiran ketentuan tersebut memunculkan perdebatan mengenai batasan hidup bersama, kedudukan delik aduan, perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta efektivitas penegakan hukum dalam masyarakat yang memiliki keberagaman nilai sosial dan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik cohabitation relationship without legal marriage di Indonesia, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kohabitasi berdasarkan perspektif KUHP Nasional, serta upaya penanggulangan tindak pidana kohabitasi dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kohabitasi di Indonesia memiliki karakteristik yang beragam, mulai dari kohabitasi mahasiswa, hubungan non-marital yang berujung pada kehamilan dan penelantaran, hingga hubungan yang berakhir pada tindak pidana berat. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kohabitasi berdasarkan Pasal 412 KUHP masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain ketidakjelasan batas hidup bersama sebagai suami istri, kesulitan pembuktian, keberadaan nikah siri, serta sifat delik aduan yang membatasi penegakan hukum. Penanggulangan tindak pidana kohabitasi tidak dapat bertumpu semata pada hukum pidana, melainkan memerlu…
date: 2026
status: published
author list: authors
type: EPrint
type: ThesisEPrint
is part of: repository
subject: Kumpul Kebo/Kohabitasi/Samenleven

Universitas Pakuan
type: Organization

KODEPRODI74201#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
type: Organization

Sarah Widia Arsad
type: Person
given name: Sarah
family name: Widia Arsad

Nazaruddin Lathif
type: Person
given name: Nazaruddin
family name: Lathif

Sapto Handoyo DP
type: Person
given name: Sapto
family name: Handoyo DP

universitas Pakuan
type: Organization

KODEPRODI74201#ILMU HUKUM
type: Organization

HTML Summary of #11164 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Cohabitation Relationship Without Legal Marriage Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia
format: text/html
primary topic: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Cohabitation Relationship Without Legal Marriage Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Kumpul Kebo/Kohabitasi/Samenleven
type: Concept