The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Cohabitation Relationship Without Legal Marriage Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia
Praktik cohabitation relationship without legal marriage atau kohabitasi merupakan fenomena sosial yang mengalami perkembangan di Indonesia dan menimbulkan berbagai persoalan hukum, sosial, serta moral. Pengaturan mengenai kohabitasi memperoleh legitimasi hukum melalui Pasal 412 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur larangan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah. Kehadiran ketentuan tersebut memunculkan perdebatan mengenai batasan hidup bersama, kedudukan delik aduan, perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta efektivitas penegakan hukum dalam masyarakat yang memiliki keberagaman nilai sosial dan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik cohabitation relationship without legal marriage di Indonesia, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kohabitasi berdasarkan perspektif KUHP Nasional, serta upaya penanggulangan tindak pidana kohabitasi dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kohabitasi di Indonesia memiliki karakteristik yang beragam, mulai dari kohabitasi mahasiswa, hubungan non-marital yang berujung pada kehamilan dan penelantaran, hingga hubungan yang berakhir pada tindak pidana berat. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kohabitasi berdasarkan Pasal 412 KUHP masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain ketidakjelasan batas hidup bersama sebagai suami istri, kesulitan pembuktian, keberadaan nikah siri, serta sifat delik aduan yang membatasi penegakan hukum. Penanggulangan tindak pidana kohabitasi tidak dapat bertumpu semata pada hukum pidana, melainkan memerlukan keterlibatan keluarga, masyarakat, hukum adat, dan kebijakan perlindungan terhadap perempuan serta anak sebagai pihak yang rentan terdampak. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan kohabitasi melalui Pasal 412 KUHP memerlukan pedoman yang lebih jelas guna menjamin kepastian hukum dan mencegah perbedaan penafsiran dalam praktik. Penguatan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta sinergi antara hukum negara dan mekanisme sosial masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan penanggulangan kohabitasi yang berkeadilan dan efektif di Indonesia.
KODEPRODI74201#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
HTML Summary of #11164 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Cohabitation Relationship Without Legal Marriage Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia