Repository Universitas PakuanKekuatan Mengikat Perjanjian Elektronik Sebagai Dasar Gugatan Wanprestasi (Studi Kasus Perkara Nomor 359/Pdt.G/2021/Pn.Jkt.Utr)IllaFatika SyahdaauthorFarahdinnySiswajanthyauthorNandangKusnadiauthorPerkembangan teknologi informasi telah mendorong pertumbuhan transaksi elektronik di Indonesia, yang turut melahirkan perjanjian elektronik sebagai bentuk hubungan hukum baru dalam dunia bisnis. Meskipun telah diakui keberadaannya dalam hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), penggunaan perjanjian elektronik sebagai dasar gugatan wanprestasi masih menimbulkan berbagai permasalahan hukum, khususnya terkait keabsahan, kekuatan pembuktian, serta kepastian hukum bagi para pihak. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menilai dan menetapkan kekuatan mengikat perjanjian elektronik sebagai dasar gugatan wanprestasi dalam Putusan Nomor 359/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr; 2. Bagaimana kekuatan mengikat perjanjian elektronik sebagai dasar gugatan wanprestasi ditinjau dari hukum positif Indonesia; 3. Bagaimana persamalahan yang terjadi pada perjanjian elektronik bagi para pihak dan bagaimana penyelesaiannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang- undangan dan pendekatan studi kasus, didukung oleh data primer melalui wawancara dengan hakim, yang kemudian data tersebut diolah secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menetapkan kekuatan mengikat perjanjian elektronik dalam Putusan Nomor 359/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr melalui penilaian atas kedudukan perjanjian elektronik, pemenuhan syarat sah perjanjian, serta penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti wanprestasi. Ditinjau dari hukum positif Indonesia, perjanjian elektronik memiliki keabsahan dan kekuatan mengikat yang setara dengan perjanjian konvensional sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan ketentuan UU ITE, sehingga dapat dijadikan dasar gugatan wanprestasi maupun alat bukti di persidangan. Namun, ditemukan permasalahan dalam pelaksanaannya yang meliputi ketidakpastian identitas pengguna, salah satu pihak menyangkal adanya persetujuan, ketidakseimbangan posisi para pihak, serta tidak tersedianya data elektronik. Hal tersebut dapat dicegah dengan penguatan autentikasi elektronik, penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi, peningkatan transparansi klausul, dan penguatan keandalan sistem elektronik. Untuk itu, diperlukan penyempurnaan pengaturan mengenai perjanjian elektronik dalam persidangan perdata guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian elektronik.PerjanjianWanprestasi2026Universitas Pakuan;KODEPRODI74201#ILMU HUKUMThesis

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Repository Universitas Pakuan the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Repository Universitas Pakuan does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Repository Universitas Pakuan) is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the deposit button indicates your agreement to these terms.