Repository Universitas PakuanPelaksanaan Pemilihan Calon Tunggal Kepala Daerah Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XXI/2015RezaDio Wijatmika GumuruhauthorEkaArdianto IskandarauthorSuhermantoSuhermantoauthorPemilihan Kepala Daerah merupakan pemilihan untuk memilih pasangan calon dalam memimpin pemerintahan daerah yang berada di Indonesia. Pemilihan tersebut dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali di masing-masing daerah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, maka negara Indonesia menerapkan sistem demokrasi yang telah tertuang di dalam landasan konstitusi bangsa dan negara Indonesia. Pemilihan kepala daerah di Indonesia hendaknya dijalankan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Adanya calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia, tentunya hal ini akan berdampak pada sistem demokrasi yang telah dianut sejak dulu. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat identifikasi masalah dalam penulisan hukum ini, diantaranya adalah tentang bagaimana pelaksanaan pemilihan calon tunggal kepala daerah dalam sistem demokrasi di Indonesia dan bagaimana analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang Pemilihan Calon Tunggal Kepala Daerah. Metode penelitian pada penulisan hukum ini terdiri dari jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan menganalisis dan mempelajari data sekunder melalui kepustakaan dan melalui pendekatan aturan tertulis. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang dimaksudkan untuk memberikan data penelitian seteliti mungkin dengan subjek hukum, isu hukum keadaan hukum dan gejala hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh akan diolah secara kualitatif. Pelaksanaan pemilihan calon tunggal kepala daerah dalam sistem demokrasi di Indonesia merupakan sebuah krisis kepemimpinan dan menjadi ancaman bagi demokrasi. Hal ini dilegitimasi melalui adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015. Calon tunggal pasangan kepala daerah dapat disebabkan oleh, adanya suatu wilayah pertambangan, pasangan calon yang berasal dari partai politik petahana, dan terjadinya politik transaksional. Analisis yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, melalui dalil permohonannya pemohon mengaitkan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa pasangan calon tunggal tidak mendapatkan pengakuan dan jaminan. Melalui pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi menilai bahwa penundaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah bertentangan dengan semangat juang UUD 1945 dan terjadinya kekosongan hukum.DemokrasiKepala Daerah2025Universitas Pakuan;KODEPRODI74201#ILMU HUKUMThesis

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Repository Universitas Pakuan the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Repository Universitas Pakuan does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Repository Universitas Pakuan) is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the deposit button indicates your agreement to these terms.