The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Pelaksanaan Pemilihan Calon Tunggal Kepala Daerah Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XXI/2015
Pemilihan Kepala Daerah merupakan pemilihan untuk memilih pasangan calon dalam memimpin pemerintahan daerah yang berada di Indonesia. Pemilihan tersebut dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali di masing-masing daerah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, maka negara Indonesia menerapkan sistem demokrasi yang telah tertuang di dalam landasan konstitusi bangsa dan negara Indonesia. Pemilihan kepala daerah di Indonesia hendaknya dijalankan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Adanya calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia, tentunya hal ini akan berdampak pada sistem demokrasi yang telah dianut sejak dulu. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat identifikasi masalah dalam penulisan hukum ini, diantaranya adalah tentang bagaimana pelaksanaan pemilihan calon tunggal kepala daerah dalam sistem demokrasi di Indonesia dan bagaimana analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang Pemilihan Calon Tunggal Kepala Daerah. Metode penelitian pada penulisan hukum ini terdiri dari jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan menganalisis dan mempelajari data sekunder melalui kepustakaan dan melalui pendekatan aturan tertulis. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang dimaksudkan untuk memberikan data penelitian seteliti mungkin dengan subjek hukum, isu hukum keadaan hukum dan gejala hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh akan diolah secara kualitatif. Pelaksanaan pemilihan calon tunggal kepala daerah dalam sistem demokrasi di Indonesia merupakan sebuah krisis kepemimpinan dan menjadi ancaman bagi demokrasi. Hal ini dilegitimasi melalui adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015. Calon tunggal pasangan kepala daerah dapat disebabkan oleh, adanya suatu wilayah pertambangan, pasangan calon yang berasal dari partai politik petahana, dan terjadinya politik transaksional. Analisis yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, melalui dalil permohonannya pemohon mengaitkan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa pasangan calon tunggal tidak mendapatkan pengakuan dan jaminan. Melalui pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi menilai bahwa penundaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah bertentangan dengan semangat juang UUD 1945 dan terjadinya kekosongan hukum.
KODEPRODI74201#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
HTML Summary of #11171 Pelaksanaan Pemilihan Calon Tunggal Kepala Daerah Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XXI/2015