Analisis Keabsahan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Sebagai Peralihan Hak Atas Kepemilikan Unit Rumah Dan Kavling (Studi Kasus Putusan Nomor 159/PDT.G/2020/PN.BGR)

Dinda Astri, Alya and Susilawati K., Tuti and Kusnadi, Nandang (2023) Analisis Keabsahan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Sebagai Peralihan Hak Atas Kepemilikan Unit Rumah Dan Kavling (Studi Kasus Putusan Nomor 159/PDT.G/2020/PN.BGR). Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text cover(11).pdf Download (970kB)
	Text lembar pengesahan(12).pdf Download (1MB)
	Text daftar pusaka(9).pdf Download (7MB)

Abstract

Penulisan hukum ini dilatar belakangi oleh kegiatan jual beli yang merupakan salah satu kegiatan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari hari, sekaligus merupakan bentuk peralihan hak paling lazim ditemui. Dalam prakteknya banyak objek yang menjadi lingkup jual beli termasuk tanah dan rumah, yang mana mengenai kepengurusannya dibutuhkan akta SPPJB terkait rumah dan tanah yang baik kepengurusan berkas atau dari segi pembangunan belum terselesaikan. SPPJB merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum preventif yang dapat melindungi hak dan menyatakan kewajiban yang perlu dipenuhi bagi seluruh pihak, namun dibuatnya SPPJB tidak dapat menghentikan terjadinya permasalahan secara maksimal. Maka dari itu dalam penulisan hukum ini disertakan kasus pada Putusan Nomor 159/Pdt.G/2020/Pn.Bgr guna memberikan pemahaman lebih akan pembahasan tersebut. Permasalahan yang diangkat dalam membahas mengenai bagaimana keabsahan serta kekuatan hukum daripada Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) sebagai sarana peralihan hak atas kepemilikan unit rumah dan kavling dari suatu perumahan, dan bagaimana bentuk tanggung jawab developer perumahan tersebut apabila pihak tersebut melakukan wanprestasi dan merugikan konsumen. Teori yang digunakan dalam penulisan hukum ini mencakup 3 teori yaitu teori kepastian hukum, teori kewenangan, serta teori perlindungan hukum. Metode dari penelitian hukum ini memiliki sifat deskriptif analitis yang didukung dengan jenis penelitian hukum yuridis normatif, menggunakan teknik pengumpulan data secara kepustakaan yang kemudian diolah secara kualitatif. Kesimpulan yang dapat dipetik dari penulisan hukum ini yaitu keabsahan SPPJB didasari pada kesesuaiannya dengan Pasal 1320 KUHPerdata dan 3 asas pokok dalam perjanjian, sedangkan mengenai peralihan hak mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Rumusan Hukum Perdata bagian B Nomor 7, untuk bentuk tanggung jawab developer yang melakukan wanprestasi dinilai berdasarkan Pasal 1239 dan 1243 KUHPerdata yang membahas mengenai wanprestasi dan kelalaian pemenuhan kewajiban didukung dengan Pasal 10 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penulisan hukum ini menyarankan agar membuat SPPJB di hadapan notaris, supaya isi dari SPPJB tersebut bisa dipertanggungjawabkan, tidak terkesan asal-asalan dan dapat meminimalkan kerugian.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum Perdata > Jual Beli Fakultas Hukum > Hukum Perdata > Perjanjian
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	20 Oct 2023 02:01
Last Modified:	20 Oct 2023 02:01
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/7082

Actions (login required)

View Item