Analisis Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 11/Pdt.Sus/BPSK/2017/PN.Kis)

Nizar Raihan, Rifat and Satory, Agus and Sjofjan, Lindryani (2023) Analisis Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 11/Pdt.Sus/BPSK/2017/PN.Kis). Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Image Cover.jpg Download (770kB)
	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (379kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (571kB)

Abstract

Kehidupan manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan interaksi satu sama lain yang kadang-kadang dapat menimbulkan sengketa yang sulit diselesaikan. Untuk menyelesaikan sengketa ini, terdapat lembaga peradilan dan non peradilan untuk menyelesaikannya. Dalam kehidupan masyarakat banyak di jumpai mengenai sengketa perlindungan konsumen, termasuk dalam hal sengketa perlindungan konsumen di bidang perbankan. Karena dalam usaha yang sehat pasti ada para pihak yang merasa dirugikan didalamnya, dan terdapat lembaga non peradilan untuk menyelesaikan perselisihan para pihak yakni Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Selanjutnya disebut BPSK) yang diatur dalam Pasal 1 angka 11 UUPK. Penulis tertarik untuk lebih lanjut membahas Kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen di bidang perbankan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang membahas mengenai Kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa perbankan yang terjadi pada putusan perkara Nomor: 11/Pdt.Sus/BPSK/2017/PN.Kis. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan yang dimana bahan sekunder yang diperoleh dari studi pustaka yaitu pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, serta bagaimana bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklasifikasi dengan menyesuaikan masalah yang dibahas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen di bidang perbankan antara konsumen dan pelaku usaha yang terjadi dengan adanya perjanjian kredit diantara kedua belah pihak. Dan memahami pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dalam membatalkan suatu putusan BPSK dengan memandang bahwasannya BPSK tidak berwenang dalam menangani sengketa konsumen di bidang perbankan, putusan ini menimbulkan kerugian bagi konsumen karena konsumen tidak dapat memperoleh haknya. Namun jika dipahami isi Pasal 52 BPSK berwenang menyelesaikan setiap perselisihan konsumen baik pada sektor barang dan jasa maupun lintas sektor, sepanjang dalam dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenangnya tidak melebihi apa yang telah diatur dalam Undang-Undang dan di kemudian hari, serta bagaimana upaya hukum terkait bagi para pihak yang merasa dirugikan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum > Konsumen Fakultas Hukum > Hukum Perdata > Hukum Perbankan Fakultas Hukum > Hukum > Sengketa
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	03 Jul 2024 06:09
Last Modified:	03 Jul 2024 06:09
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/7748

Actions (login required)

View Item