Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Pemerintah Kota Bogor

Agung Trisnaya Putra, Agung Trisnaya Putra and Wuisang, Ari and Mahipal, Mahipal (2019) Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Pemerintah Kota Bogor. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text Cover.pdf Download (597kB)
	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (1MB)

Abstract

Pertumbuhan jumlah penduduk di kalangan masyarakat modern akan terus meningkat, dalam hal ini tentu mengakibatkan pula bertambahnya volume sampah yang dihasilkan. Sampah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari dan salah satu sumber permasalahan lingkungan hidup yang harus ditangani di Kota Bogor. Pertumbuhan jumlah penduduk merupakan faktor utama terjadinya permasalahan sampah, oleh karena masyarakat merupakan penghasil utama sampah. Begitu juga di Kota Bogor. Permasalahan yang penulis angkat adalah bagaimana pengaturan dan penyelenggaraan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran dalam pengelolaan sampah oleh pemerintah Kota Bogor dan apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran dalam pengelolaan sampah oleh pemerintah Kota Bogor dan bagaimana upaya penyelesaian permasalahannya. Pengaturan dan penyelenggaraan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran dalam pengelolaan sampah oleh pemerintah Kota Bogor adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Dimana Peraturan Daerah tersebut menjadi kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dari pihak pemerintah daerah dan juga peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah agar dapat berjalan secara proporsional, efektif dan profesional. Sanksi pelanggaran dalam pengelolaan sampah diatur di dalam Pasal 67 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah akan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, uang paksa, dan pencabutan usaha apabila masyarakat tersebut memiliki usaha. Ketentuan Penyidikan di dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah diatur dalam Pasal 69 dimana ayat (1) menyebutkan bahwa Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran dalam pengelolaan sampah oleh pemerintah Kota Bogor adalah pengelola sampah yang masih belum memadai, serta ketidakpedulian masyarakat terhadap pemilahan sampah. Faktor lain yang menjadi penghambat dalam penanganan pengelolaan dan pengendalian sampah adalah masih minimnya tempat pembuangan sampah yang berada di sebagian wilayah Kota Bogor. Hal ini dikarenakan jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, khususnya sampah rumah tangga tidak sebanding dengan jumlah tempat pembuangan sampah yang tersedia, sehingga masyarakat membuang sampahnya ke sungai dan jalanan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum Ketatanegaraan > Pemkot (Pemerintah Kota) Fakultas Hukum > Umum > Pengelolaan Sampah Fakultas Hukum > Hukum > Sanksi ADministratif
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	28 Aug 2022 13:43
Last Modified:	28 Aug 2022 13:43
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/1336

Actions (login required)

View Item