Tinjauan Yuridis Tentang Status Kepegawaian Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor

Daniel Surya, Daniel Surya and Basri, Hasan and Mahipal, Mahipal (2020) Tinjauan Yuridis Tentang Status Kepegawaian Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text Cover.pdf Download (425kB)
	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (753kB)

Abstract

Status kepegawaian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pedoman Kepegawaian Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor. Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor merupakan kewenangan Walikota Bogor, sedangkan statusnya sama dengan tenaga kontrak akan tetapi sistem pelaksanaan kerja disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, yang pembinaan serta penilaian kerjanya dilakukan oleh pejabat yang berwenang di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor, apabila berdasarkan dari hasil penilaian kinerja tersebut apabila dianggap baik maka statusnya bisa diangkat menjadi pegawai tetap. Permasalahannya adalah status kepegawaian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor belum ada regulasi dan belum diatur sehingga payung hukum atau perlindungan hukumnya tidak jelas, apakah mengacu atas undangundang Aparatur Sipil Negara atau undang-undang ketenagakerjaan. Metode penelitian ini menggunakan metode deskritif analitis. Keberadaan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor harus ditunjang dengan sarana, prasarana, tenaga medis, termasuk juga Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, yang diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga tercapainya program kerja pemerintah daerah, dan hal ini merupakan kewenangan Walikota Bogor. Selanjutnya keberadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pun merupakan salah satu penunjang keberhasilan sehingga masa depan dan kariernya sudah selayaknya mendapat perhatian dan perlindungan hukum. Oleh sebab itu, Walikota Bogor sebagai pemegang kewenangan dapat membuat suatu aturan atau regulai yang jelas tentang status kepegawaian bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil agar adanya suatu kepastian dan mendapat pengakuan dan perlindungan yang layak.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Umum > Pelayanan Publik Fakultas Hukum > Umum > RSUD
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	30 Aug 2022 04:02
Last Modified:	30 Aug 2022 04:02
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/2701

Actions (login required)

View Item