Kewajiban Pemerintah Dalam Perlindungan Produksi Pertanitan Dalam Negeri Dikaitkan Dengan Impor Bahan Pangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

Muhammad Arzak, Andio and Mihradi, R. Muhammad and Mega Wijaya, Mustika (2021) Kewajiban Pemerintah Dalam Perlindungan Produksi Pertanitan Dalam Negeri Dikaitkan Dengan Impor Bahan Pangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text Cover.pdf Download (423kB)
	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (738kB)

Abstract

Menjadi seorang petani adalah profesi yang sangat mulia, karena berkat keberadaan mereka kebutuhan pangan masyarakat menjadi terpenuhi. Tetapi dibalik itu semua ada hal yang kurang diperhatikan oleh masyarakat dan terutama pemerintah yaitu terkait kesehjateraan mereka yang masih belum terpenuhi jika dibandingkan dengan kerja keras yang telah mereka lakukan. Dalam hal ini impor pangan menjadi salah satu hal yang akan dibahas terkait dengan kesehjateraan petani ini karena ketika pemerintah melakukan impor pangan sering kali masih tidak memperhatikan para petani dalam negeri yang sudah berusaha untuk mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri. Akhirnya pangan yang sudah dihasilkan petani kalah saing dengan pangan yang diimpor pemerintah yang menyebabkan hasil pangan tersebut menjadi tidak terpakai dan bahkan sampai membusuk. Hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Pemerintah dinilai masih belum maksimal dalam menjalankan apa yang sudah diatur dalam undang-undang tersebut. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya pengawasan pemerintah terhadap kesehjateraan para petani dalam negeri dan juga dalam impor pangan yang masih tidak terkendali. Oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan dalam pengawasan terkait kesehjateraan petani dan kebijakan impor pangan agar kesehjateraan petani dalam negeri bisa lebih diperhatikan. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini menggunakan Metode penelitian yuridis normatif yaitu meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Sifat penelitiannya adalah deskriptif analisis, adapun sumber data yang digunakan adalah data primer terbatas sebagai pelengkap penelitian yuridis normatif, metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan lapangan terbatas. Diantaranya dengan menggunakan sumber hukum tertulis, jurnal ilmiah, dan mengadakan wawancara dengan pihak yang berkompeten yang berhubungan dengan penelitian penulis, teknik analisis yang penulis gunakan yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang ada kemudian penulis analisis dengan di deskripsikan, di sistemasi dan dimaknai secara kualitatif dengan persyaratan yang dapat dipahami. Upaya-upaya yang bisa dilakukan pemerintah adalah lembagalembaga pemerintahan terkait seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian harus bersinergi untuk bisa menekan impor pangan dan mensehjaterakan kehidupan petani dalam negeri. Menurut penulis Badan Pangan Nasional yang baru dibentuk diharapkan bisa mewujudkan hal tersebut.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Umum > Bahan Pangan Fakultas Hukum > Umum > Petani Fakultas Hukum > Hukum Ketatanegaraan > Pemerintah
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	31 Aug 2022 02:23
Last Modified:	31 Aug 2022 02:23
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/3139

Actions (login required)

View Item