Tinjauan Yuridis Tentang Kewajiban Membangun Smelter Atas Investasi Pertambangan Di Indonesia

Fatiah, Debi and Satory, Agus and Ardianto Iskandar, Eka (2021) Tinjauan Yuridis Tentang Kewajiban Membangun Smelter Atas Investasi Pertambangan Di Indonesia. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text Cover.pdf Download (263kB)
	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (543kB)

Abstract

“Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara kep Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" telah mengamanatkan bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung uasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, namun pada praktiknya selama lebih dari 30 tahun ini rajaya Pertambangan Umum di Indonesia kurang memberikan manfaat bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Tujuan penulisan untuk memberikan gambaran mengenai aspek hukum kewajiban membangun smelter bagi perusahaan pertambangan di Indonesia dan untuk memberikan gambaran mengenai penegakan hukum gambaran mengenai penegakan hukum atas kewajiban pembangunan smelter bagi perusahaan pertambangan di Indonesia. Sehingga pemerintah perlu menata kembali UU Minerba sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pertambangan yang kompetitif namun tetap berasaskan keadilan, kedaulatan, dan kesinambungan yang berkelanjutan. Metode penelitian ini bers deskriptif analitis dengan jenis penelitian normatif yang menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan, dan penelitian lapangan sehingga data yang dikumpulkan kemudian diolah secara kualitatif. Aspek hukum bagi perusahaan yang memiliki IUP harus menjalankan kewajibannya untuk membangun smelter sebagai tempat pengolahan dan pemurnian hasil tambang di dalam negeri. Berdasarkan hasil penelitian data sekunder disimpulkan bahwa penegakan hukum masih lemah yang didasari oleh rasio pembangunan smelter yang masih rendah. Hal tersebut menunjukkan adanya ketidak seriusan pemerintah dalam pengawasan pengusahaan pertambangan. Berdasarkan hasil tinjauan terhadap berbagai aspek penelitian, menyarankan bahwa sudah seharusnya pemerintah melalui kementerian ESDM untuk memonitoring pelaksanaan pembuatan smelter dan bahkan sudah seharusnya memberi sanksi yang tegas terhadap perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Dan sudah seharusnya Undang-Undang Minerba No. 4 Tahun 2009 direvisi sesuaikan dengan konsep Pasal 33 ayat (3). Kata Kunci : Analisis, Tinjauan Yuridis, Smelter. vii

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Umum > Peleburan (Smelter) Fakultas Hukum > Hukum > Hukum Pertambangan
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	03 Sep 2022 04:58
Last Modified:	03 Sep 2022 04:58
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/3985

Actions (login required)

View Item