Analisis Pro Dan Kontra Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Matthew Roosjen, Isac Richard and Darmawan, Iwan and Ardianto Iskandar, Eka (2020) Analisis Pro Dan Kontra Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text cover.pdf Download (189kB)
	Text lembar pengesahan.pdf Download (282kB)

Abstract

Komitmen pemberantasan korupsi merupakan tonggak penting dalam pemerintahan sebuah negara. Di Indonesia, hampir setiap pimilihan kepala negara tidak luput dari kesungguhan meneropong apa komitmen yang diberikan oleh calon kepala negara untuk memberantas korupsi. Tak pelak ini terjadi karena korupsi terus terjadi menggerus hak rakyat atas kekayaan negara. Berdasarkan uraian di atas, dapat diidentifkasikan permasalahan yaitu: Apa saja yang menjadi kelemahan dan kelebihan tentang Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi? Apa yang menjadi alasan pro dan kontra dalam kewenangan komisi kewenangan korupsi berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi? Bagaimana solusi dari kendala dan upaya penanggulangannya dalam kewenangan komisi pemberantasan korupsi berdasarkan UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi? Sifat Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, sedangkan untuk pengumpulan data penulis menggunakan metode kualitatif. Alasan disahkannya UndangUndang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terbagi menjadi sudut pandang yaitu sudut pandang pendapat yang pro dan sudut pandang yang kontra akan pemberlakuan UU KPK yang baru tersebut. Pendapat pro berpendapat bahwa, revisi RUU KPK merupakan suatu keputusan untuk dapat lebih mengefektifkan dan lebih menguatkan KPK dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Sedangkan menurut pendapat yang kontra akan revisi RUU tersebut berpendapat bahwa UU KPK yang baru sarat akan kepentingan politik suatu golongan, dan banyak hal yang tidak relevan dan seakan-akan melemahkan KPK dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Selain itu, menurut pendapat kontra banyak hal yang dilanggar baik ditinjau dari aspek formil maupun materil UU KPK yang baru tersebutSolusi yang dapat dilakukan KPK atas pemberlakuan UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK ini memang tidak banyak. KPK lebih memaksimalkan dan mengefektifkan kinerjanya untuk dapat menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya di bawah UU KPK yang baru ini. Namun apabila kedepannya jalan KPK untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia terganjal karena peraturan perundang-undangan yang baru ini, pastinya KPK akan berupaya untuk dapat mengembalikan marwah KPK agar dapat melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya secara efektif dan maksimal.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum > KPK (Komisi Pemberantas Korupsi)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	05 Sep 2022 02:35
Last Modified:	05 Sep 2022 02:35
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/4570

Actions (login required)

View Item