Pelaksanaan Perjanjian Atas Tanah Menurut Pasal 44 Dan 45 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Berdasarkan Ekonomi Syariah Di Kabupaten Bogor

Syafitri, Yunita and S.D.W, Dodo and Mahipal, Mahipal (2019) Pelaksanaan Perjanjian Atas Tanah Menurut Pasal 44 Dan 45 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Berdasarkan Ekonomi Syariah Di Kabupaten Bogor. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text Cover.pdf Download (56kB)
	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (87kB)

Abstract

Perjanjian adalah perhubungan hukum antara dua orang/dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Pengertian hak milik menurut ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUPA adalah hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan Pasal 6 UUPA. Perjanjian sewa menyewa adalah sebagai salah satu bentuk perjanjian yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan merupakan perjanjian timbal balik yang selalu mengacu kepada asas konsensualitas atau berdasarkan kesepakatan para pihak dan merupakan salah satu jenis perjanjian yang sering terjadi dalam kehidupan di masyarakat. Notaris merupakan pejabat umum yang dalam menjalankan tugasnya bertindak madiri dan tidak memihak para pihak. Tugas utama notaris adalah membuat suatu alat bukti guna menjamin terwujudnya kepastian hukum. Guna mewujudkan kepastian hukum bagi masyarkat peran notaris lebih bersifat prefentif yaitu mencegah terjadinya permasalahan hukum. Oleh karena notaris merupakan pihak yang tidak memiliki kepentingan maka keberadanya dapat menengahi kepentingan para pihak dan mengarahkan para pihak untuk membuat suatu perjanjian yang patut. Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa hak atas tanah, terdapat permasalahan-permasalahan di dalamnya. Serta bagaimana upaya yang dilakukan oleh para pihak dalam melaksanakan upaya penyelesaian permasalahan tersebut. Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menggunakan kata-kata dan kalimat-kalimat dengan maksud materi pembahasan tersusun secara sistematis dan mudah dimengerti yang selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan. Maka dalam proses perjanjian sewa menyewa atas tanah, terdapat beberapa permasalahan yang sering timbul antara lain seperti salah satu pihak sering ingkar janji/menyalahgunakan wewenang contohnya ialah apabila si yang menyewa tanah tersebut kemudian meyewakan kembali tanahnya kepada orang lain (dipindah tangankan tanpa sepengetahuan pihak yang lain), dalam permasalahan tersebut upaya yang dilakukan biasanya dilakukan musyawarah dengan semua pihak yang terlibat untuk mengambil keputusan, bisa juga mengajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum Perdata > Perjanjian Fakultas Hukum > Umum > Tanah/Pertanahan Fakultas Hukum > Hukum > Hukum Agraria
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	10 Oct 2022 06:47
Last Modified:	10 Oct 2022 06:47
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/5188

Actions (login required)

View Item