Yohansyah Simatupang, Alan and Prihatini, Lilik and Handoyo D.P., Sapto (2021) Analisis Putusan Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Oleh Oknum Anggota TNI-AD (Studi Kasus Putusan Nomor: 20K/MIL/2018 MAHKAMAH AGUNG). Prosiding thesis, Universitas Pakuan.
Text
Cover.pdf Download (67kB) |
|
Text
Lembar Pengesahan.pdf Download (101kB) |
Abstract
Dipandang dari segi hukum, anggota TNI mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya bahwa sebagai warga negara, bagi anggota TNI berlaku semua ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum pidana, perdata, acara pidana dan acara perdata. Oleh karena itu, sebagaimana warga negara lainnya, maka penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh oknum TNI, termasuk didalamnya penyelesaian tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh oknum TNI-AD harus diambil tindakan/diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Permasalahan yang diteliti, Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab oknum TNI-AD melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama? Bagaimana penyelesaian tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh oknum TNI-AD? Dan kendala apa yang dihadapi dalam penyeles dan bagaimana upaya jalan keluarnya? Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik penelitian kepustakaan (library research)), serta pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Faktor-faktor penyebab oknum TNI-AD melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, yaitu kondisi keuangan keluarga dari terdakwa 1 yang sedang kacau dan memiliki hutang ke rentenir, dimana uangnya habis dikarenakan bisnis galian/timbunan yang terdakwa 1 jalani bangkrut, terdakwa 1 mendapat ajakan dari temanteman terdakwa 1 untuk merampok mobil pengangkut uang milik PT. TAG, sedangkan terdakwa 2 sedang membutuhkan uang untuk memperbaiki angkotnya yang harus turun mesin. Penyelesaian tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh oknum TNI-AD dilakukan melalui proses persidangan di Pengadilan Militer II-09 Bandung, Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan Mahkamah Agung. Para terdakwa telah divonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan dipecat dari Dinas Militer. Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tindak pidana dan upaya jalan keluarnya, adalah adanya tumpang tindih kewenangan dalam mengadili oknum Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana umum. Upaya jalan keluarnya adalah melakukan reformasi dalam bidang hukum, khususnya pada sistem peradilan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, persidangan kasus di peradilan militer, pada umumnya menjatuhkan vonis yang lebih menekankan pada aspek indisipliner sebagai anggota TNI. Upaya jalan keluarnya adalah dengan melakukan revisi mengenai peradilan militer sampai serinci mungkin dan meminta pendapat para ahli dengan menggunakan studi perbandingan, pembuktian unsur perbuatan pidana (criminal act) akibat kurangnya pengetahuan hakim akan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota militer. Upaya jalan keluarnya dengan meningkatkan pemahaman terhadap pasal-pasal dalam KUHP dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan khusus kepada unsur-unsur pengadilan militer, sehingga dalam dakwaan, tuntutan dan pengambilan keputusan tidak menyalahi ketentuan dalam KUHP.
Item Type: | Thesis (Prosiding) |
---|---|
Subjects: | Fakultas Hukum > Hukum Pidana > Pencurian Fakultas Hukum > Hukum Pidana > Kekerasan |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK |
Date Deposited: | 04 Oct 2022 07:35 |
Last Modified: | 04 Oct 2022 07:35 |
URI: | http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/5227 |
Actions (login required)
View Item |