Yan Sumadi, Yan Sumadi and Basri, Hasan and Handoyo DP, Sapto (2019) Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Dan Pembangunan Jalan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jalan. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.
Text
Cover.pdf Download (770kB) |
|
Text
Lembar Pengesahan.pdf Download (1MB) |
Abstract
Pembangunan jalan merupakan salah satu hal yang selalu dengan kemajuan teknologi dan pemikiran manusia yang menggunakannya, karena jalan merupakan fasilitas penting bagi manusia agar dapat mencapai suatu daerah yang ingin dicapai. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan. Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini, Bagaimanakah kewenangan Pemerintah Kota Bogor dalam penyelenggaraan ya dan pembangunan jalan di Kota Bogor? Apa saja faktor permasalahan Pemerintah Kota Bogor dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pembangunan jalan di Kota Bogor? Penulisan hukum ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tugas Pemerintan Kola Bogor terkait wewenang dalam setiap penyelenggaraan dan pembangunan jalan di Kota Bogor. Memberikan pemahaman tentang permasalahan yang sering terjadi terkait dengan wewenang Pemerintah Kota Bogor dalam penyelenggaraan dan pembangunan jalan. Karena penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yaitu dengan menguraikan bahan hukum terkait wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan dan pembangunan jalan secara terperinci dan sistematis, berdasarkan teori-teori hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta penerapannya dalam masyarakat. Teknik pengolahan data yang dilakukan didalam penlitian ini dilakukan dengan teknik pengolahan yang bersifat kualitatif. Kewenangan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Jalan diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan dan Peraturan Dearah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2014. Selain itu penelitian ini juga mengkaji buku-buku yang berkaitan dengan Penyelenggaraan dan Pembangunan Jalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tugas Pemerintah Kota Bogor terkait wewenang dalam setiap penyelenggaraan dan pembangunan jalan di Kota Bogor dan memberikan pemahaman tentang permasalahan yang sering terjadi terkait dengan wewenang Pemerintah Kota Bogor dalam penyelenggaraan dan pembangunan jalan. Metode penelitian ini menggunkan deskriptif kualitatif melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Bogor dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bogor. Hasil uji penelitian menunjukkan bahwa kedua dinas tersebut telah melakukan tugas nya dengan benar dan sesuai berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | Fakultas Hukum > Hukum Ketatanegaraan Fakultas Hukum > Hukum Ketatanegaraan > PEMDA (Pemerintahan Daerah) Fakultas Hukum > Hukum Ketatanegaraan > Pemkot (Pemerintah Kota) Fakultas Hukum > Hukum Ketatanegaraan > Tata Ruang |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK |
Date Deposited: | 26 Aug 2022 12:54 |
Last Modified: | 26 Aug 2022 12:54 |
URI: | http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/526 |
Actions (login required)
View Item |