Upaya Perjanjian Ekstradisi Bilateral Antara Australia Dengan Indonesia Di Tinjau Dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi

Ariosanto Darjomo, Bimo and Chairijah, Chairijah and Wuisang, Ari (2019) Upaya Perjanjian Ekstradisi Bilateral Antara Australia Dengan Indonesia Di Tinjau Dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text cover.pdf Download (146kB)
	Text lembar pengesahan.pdf Download (313kB)

Abstract

Pelaku kejahatan yang melarikan diri atau yang berada di wilayah negara lain, maka negara yang memiliki yurisdiksi kriminal atas si pelaku ataupun kejahatannya tidak boleh melakukan penangkapan atau penahanan atas si pelaku secara langsung di dalam wilayah negara tempatnya berada, sebab tindakan semacam ini sudah merupakan pelanggaran atas kedaulatan teritorial negara yang bersangkutan. Negara yang memiliki yurisdiksi atas si pelaku ataupun kejahatannya tidak bisa mencari atau menangkap langsung si pelaku kejahatan yang berada di negara lain, maka negara yang bersangkutan harus menempuh cara yang legal dengan permintaan resmi dan syarat-syarat yang tertuang dalam perjanjian bersama. Perjanjian internasional merupakan syarat penting untuk pengembalian seseorang yang melarikan diri ke negara lain. Ekstradisi merupakan bentuk perjanjian internasional yang sering digunakan untuk pengembalian seseorang buronan. Selain keharusan adanya perjanjian internasional antara negara-negara yang saling berhubungan, ekstradisi juga dapat terlaksana melalui proses timbal balik (asas resiprositas). Artinya, tanpa perjanjian internasional, sebuah negara dapat mengembalikan sesorang pelaku ke negara peminta, dengan syarat kemudian perbuatan itu dibalas oleh negara diminta. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut bagaimanakah pelaksanaan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Australia dan dampaknya terhadap hukum nasional Indonesia, Bagaimanakah proses ekstradisi Adrian Kiki Ariawan sehingga membutuhkan waktu yang lama dan panjang. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah jenis dalam penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan konsep pendekatan konvensi/traktrat dan pendekatan sejarah. Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif, artinya bahwa penelitian yang menggambarkan keadaan yang timbul karena adanya peraturan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan proses ekstradisi dalam hubungan kerjasama antara Indonesia dan Australia untuk memberantas kejahatan lintas negara. Pelaksanaan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Australia diratifikasi atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Ekstradisi antara Indonesia dan Australia. Berdasarkan perjanjian ekstradisi seseorang yang disangka atau dipidana melakukan kejahatan dan kemudian melarikin diri ke luar batas-batas wilayah negara harus dikembalikan ke dalam yurisdiksi wilayah negara tempat ia melakukan tindak pidana yaitu berdasarkan asas nasional aktif, atas permintaan negara yang meminta untuk diadili atau dipidana sebagaimana mestinya.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum Internasional > Bilateral Fakultas Hukum > Hukum Internasional > Perjanjian Ekstradisi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	17 Oct 2022 01:22
Last Modified:	17 Oct 2022 01:22
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/5272

Actions (login required)

View Item