Tinjauan Yuridis Terhadap Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Atau Wakil Kepala Daerah

Erdiansyah Putra, Rifa and Wuisang, Ari and H. Insani, Isep (2020) Tinjauan Yuridis Terhadap Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Atau Wakil Kepala Daerah. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text Cover.pdf Download (747kB)
	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (1MB)

Abstract

Kekosongan jabatan Kepala daerah atau wakil kepala daerah, mengakibatkan penyelenggaran pemerintahan daerah tidak maksimal dalam menjalankan fungsi-fungsi jabatan negara, imbasnya tidak tercapainya kesejehteraan rakyat. Pengisian kekosongan jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah harus segera dilakukan untuk menghindari masalah baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Dasar hukum penyelenggaraan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pemilihan kekosongan jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah yaitu UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota, telah mengatur pelaksanaan pengisian kekosongan jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah. Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu deskriptif analitis, artinya bahwa pembahasan dilakukan dengan cara menyajikan dan menjelaskan (menerangkan) data secara lengkap, terperinci dan sistematis, kemudian terhadap data tersebut dilakukan dengan analisis dengan menggunakan teori-teori ilmu hukum.Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji kaidah-kaidah hukum positif dengan menggunakan pendekatan konsep, perundang-undangan dan sejarah. Pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah (Wakil Gubernur) Provinsi DKI Jakarta telah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta sesuai dengan amanat Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dengan melakukan pemilihan Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur) dari dua calon yaitu Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nurmansjah Lubis dan Politikus Gerindra Ahmad Riza Patria. Ahmad Riza Patria menjadi pemenang dalam pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dengan perolehan suara sebanyak 82,65%.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum Ketatanegaraan Fakultas Hukum > Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	26 Aug 2022 12:56
Last Modified:	26 Aug 2022 12:56
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/552

Actions (login required)

View Item