Diastu, Ketut and Chairijah, Chairijah and Darmo W., Hernomo (2020) Penanganan Dan Kewenangan Pemerintah Republik Indonesia Dalam Penegakan Kedaulatan Terkait Sengketa Laut Di Wilayah Natuna Berdasarkan UNCLOS 1982. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.
Text
cover.pdf Download (355kB) |
|
Text
lembar pengesahan.pdf Download (511kB) |
|
Text
daftar pustaka.pdf Download (1MB) |
Abstract
Masalah status wilayah dan ketidakjelasan batas-batas Negara sering menjadi sumber persengketaan diantara Negara-negara yang berbatasan atau berdekatan dan menyebabkan tumpang tindih, adanya klaim sepihak oleh negara China atas sebagian Laut China Selatan yang termasuk perairan Natuna di kepulauan Riau yang dapat mengancam hak berdaulat dan kedaulatan Indonesia, hal ini menimbulkan berbagai reaksi dari dalam negeri maupun Internasional. Indonesia mengatasi klaim dengan beberapa sikap, diantaranya: mengajukan Nota protes kepada kedutaan China. Berdasarkan UNCLOS 1982 klaim yang diajukan China di perairan Natuna merupakan kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang secara hukum Internasional telah diakui. China dengan klaim historis dan Nine Dash-Line nya tidak memiliki dasar yang kuat atas klaim yang dilakukan. Adapun isi putusan Pengadilan Arbitrase Internasional ketika tejadi sengketa di Laut China Selatan antara China dan Filipina dimana di dalam putusan tersebut menyatakan bahwa China tidak memiliki dasar yang sah untuk mengklaim hak historis atas sebagianLaut China Selatan. Sebagaimana tersebut dalam Peace Palac yang di terbitkan oleh permanent Court Of Arbitration pada tanggal 12 Juli 2016
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | Fakultas Hukum > Umum > Laut Fakultas Hukum > Hukum Internasional > UNCLOS 1982 Fakultas Hukum > Hukum > Sengketa |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK |
Date Deposited: | 10 Oct 2022 06:45 |
Last Modified: | 10 Oct 2022 06:45 |
URI: | http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/5582 |
Actions (login required)
View Item |