Analisis Perjanjian Perkawinan Yang Dilakukan Setelah Terjadinya Perkawinan (Studi Kasus Penetapan No. 141/Pdt.P/2015/PN.Bgr.)

Buntang cahyadi, Arvin and Siswajanthy, Farahdinny and H. Insani, Isep (2022) Analisis Perjanjian Perkawinan Yang Dilakukan Setelah Terjadinya Perkawinan (Studi Kasus Penetapan No. 141/Pdt.P/2015/PN.Bgr.). Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text Cover.pdf Download (437kB)
	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (613kB)

Abstract

Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di era modernisasi seiring dengan pertumbuhan ekonomi memungkinkan munculnya ikatan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) pada hubungan dalam bidang kekeluargaan, khususnya perkawinan. Perkawinan tersebut di Indonesia dikenal dengan istilah Perkawinan Campuran. Dengan ada nya hubungan Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing tidak bisa memiliki hak atas tanah kecuali dia memiliki perjanjian sebelum nikah. Perkawinan campuran yang berdampak terhadap harta benda dalam perkawinan, salah satu contohnya yang dialami oleh Ike Farida yang menikah secara sah dengan Warga Negara Jepang di Indonesia. Persoalannya, yaitu Ike Farida tidak bisa membeli Rusun karena status suami Ike adalah Warga Negara Asing dan Ike tidak memiliki perjanjian perkawinan dengan suaminya. Oleh karena itu Ike Farida mengajukan pengujian Undang-Undang (judicial review) dengan pengujian Pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) UndangUndang Pokok Agraria; Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Judicial Review tersebut akhirnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan secara bersyarat permohonan Ike Farida, yaitu uji materi Pasal 29 ayat (1), (3), (4) UU No 1 Tahun 1974 terkait perjanjian perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015, yang berkaitan dengan Perjanjian Perkawinan, yaitu pembuatan perjanjian perkawinan yang sebelumnya perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan saja sekarang perjanjian perkawinan dapat juga dibuat oleh suami istri sepanjang perkawinan mereka. Berdasarkan hal tersebut penulis mengambil penelitian dengan judul pelaksanaan perjanjian perkawinan setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015.Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pelaksanaan perjanjian setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU/XIII/2015 dan akibat hukum dari pelaksanaan perjanjian perkawinan setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU/XIII/2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, sedangkan penentuan sampel engmgunakan metode purposive sampling.Alat penelitian meliputi studi kepustakaan dan wawancara.Metode analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum Perdata > Perjanjian Fakultas Hukum > Hukum Agama > Pernikahan/Perkawinan
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	04 Oct 2022 07:43
Last Modified:	04 Oct 2022 07:43
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/5620

Actions (login required)

View Item