Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang

Zaka, Aulia and Hardiyanto, Arief Tri and Simamora, Patar (2018) Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

Text SKRIPSI Aulia Zaka 022113187.pdf Download (1MB)

Abstract

AULIA ZAKA. 022113187. Akuntansi Perpajakan. Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang. Dibawah bimbingan : ARIEF TRI HARDIYANTO dan PATAR SIMAMORA. Tahun 2017. Sebagai warga negara yang baik, perusahaan maupun instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk menyetor dan melaporkan pajak terutangnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Salah satu contoh kegiatan instansi pemerintah yang wajib untuk menyetor dan melaporkan pajak terhutangnya adalah kegiatan usaha pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah pada dasarnya adalah menyediakan atau memenuhi kebutuhan pemerintah pusat maupun daerah dalam hal barang maupun jasa keahlian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran, serta mengetahui proses perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriftif eksploratif dengan metode penelitian studi kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Unit analisis yang digunakan adalah Group. Lokasi dalam penelitian ini adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang dengan sumber data dan informasi yang di peroleh dari bagian keuangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses pengadaan barang yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang telah mengacu pada Peraturan Presiden yang terbaru yaitu Perpres No. 70 Tahun 2012. Pemungutan PPh Pasal 22 terjadi peningkatan dari tahun 2013-2015 tetapi belum mengikuti Peraturan Menteri Keuangan yang terbaru yaitu PMK No. 154/PMK.03/2010. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang masih menggunakan PMK No.210/PMK.03/2008. Penyetoran Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 selama tahun 2013-2015 telah disetorkan oleh bendahara pengeluaran ke kas negara melalui bank persepsi tetapi waktu penyetorannya belum mengikuti prosedur yang berlaku. Dalam pelaporan nya PPh pasal 22 tidak dilaporkan dalam SPT Masa melainkan dilaporkan bersamaan dengan SPT Tahunan sehingga belum mengikuti prosedur peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan pajak penghasilan pasal 22 pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang secara keseluruhan sudah baik dalam hal melaksanakan kewajiban perpajakannya tapi masih belum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Saran yang dapat penulis berikan yaitu sebaiknya bendahara Dinas koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang mengikuti setiap perubahan peraturan pajak yang ditetapkan oleh Menteri keuangan dan Direktorat Jendral Pajak agar tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan. Kata Kunci : Pengadaan barang, Perhitungan, penyetoran, pelaporan, pajak penghasilan pasal 22

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi > Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNPAK
Date Deposited:	15 Nov 2022 04:16
Last Modified:	15 Nov 2022 04:16
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/6161

Actions (login required)

View Item