Tarminingsih, Tarminingsih and Nur Arif, Hari and Mega Wijaya, Mustika (2022) Perlindungan Hukum Terhadap Pengupahan Pekerja Harian Lepas (PHL) Di Kota Bogor. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.
Text
cover tarminingsih.pdf Download (298kB) |
|
Text
pengesahan tarminingsih_1.pdf Download (198kB) |
|
Text
daftar pustaka tarminingsih_1.pdf Download (954kB) |
Abstract
Pekerja Harian Lepas (PHL) ada, mengingat situasi dan kondisi lingkungan kerja musiman yang disebabkan kebutuhan akan pekerjaan mendadak akibat pekerjaan utama, sawah dan kebun di kampung sedang tidak ada kegiatan pekerjaan. Pemberi kerja membutuhkan PHL karena pekerjaan itu dari sisi volume pekerjaan dan waktu relatif singkat, serta upah bisa disepakati sesuai pasaran upah. Fenomena ini sudah sejak lama ada. Para pihak diuntungkan dengan situasi ini. PHL sedang mencari pekerjaan, sementara pemberi kerja sebagai pelaksana proyek butuh pekerja harian dalam waktu singkat untuk menyelesaikan proyeknya. Terjadilah hubungan kerja yang menurut para pihak saling menguntungkan. PHL dan pemberi kerja bersepakat untuk melaksanakan pekerjaan itu tanpa ikatan perjanjian kerja tertulis. Para PHL percaya upahnya akan dibayar setelah selesai kerja, sementara pemberi kerja akan mengarahkan dan mengawasi PHL untuk bekerja sesuai rencana kerjanya. Bentuk perlindungan kerja terhadap para PHL belum jelas, kecuali kepastian upah yang dijanjikan setelah selesai bekerja. Tiga unsur ketenagakerjaan dipenuhi, yaitu adanya aturan atau perjanjian walaupun dalam bentuk tidak tertulis, adanya para pihak, yaitu PHL dan pemberi kerja serta adanya upah. Para pihak belum sadar bahwa ada UU Ketenagakerjaan dan turunannya yang sebenarnya ingin melindungi mereka dari sisi sosial, ekonomi, teknis maupun hukum. Fenomena ini yang menarik perhatian untuk diteliti lebih lanjut, bagaimana hal ini terjadi di Kota Bogor. Studi ini dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan melalui wawancara dan kuesioner kepada informan terpilih. Perolehan, pengolahan dan penyajian data dilakukan dengan deskripsi secara kuantitatif yang kemudian dilakukan analisis dan pembahasan sehingga menjawab pertanyaan bagaimana perlindungan hukum terhadap pengupahan pekerja harian lepas (PHL) di Kota Bogor. Perlindungan Hukum Terhadap Pengupahan Pekerja Harian Lepas (PHL) di Kota Bogor seyogyanya sejalan dengan perlindungan pekerja dari sisi finansial, teknis dan sosial. Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner terungkap bahwa belum sepenuhnya optimal pemenuhan terhadap Upah Kota/Kabupaten (UMK) Kota Bogor, perjanjian kerja (PK) PHL dilakukan secara lisan/tidak tertulis, selama bekerja hanya PHL tertentu yang memakai perlengkapan alat pelindung diri (APD), dan PHL belum diikutsertakannya dalam program kesejahteraan sosial BPJS. Kendala dalam perlindungan terhadap pengupahan PHL ini yaitu: PHL sebagian besar bukan penduduk Kota Bogor (pekerja musiman) dan jangka waktu kerja pendek sehingga tidak tercatat di instansi terkait ketenagakerjaan, gali tanah bukan sebagai pekerjaan utama PHL tukang gali tanah, tetapi hanya sebagai alternatif pendukung nafkah ketika pekerjaan utama sebagai petani atau buruh sedang dalam posisi tidak ada garapan atau menunggu waktu panen, dan masih rendahnya pendidikan formal dan keterampilan dalam bekerja. Usulan upaya penyelesaian kendala antara lain dilakukan dengan: sifat pekerjaan gali tanah tidak lagi dengan bekerja sebagai Minimum
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | Fakultas Hukum > Hukum > Perlindungan Hukum Fakultas Hukum > Umum > Pekerja/Buruh |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK |
Date Deposited: | 14 Sep 2023 07:11 |
Last Modified: | 14 Sep 2023 07:11 |
URI: | http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/6900 |
Actions (login required)
View Item |