Analisis Keabsahan Peralihan Hak Dengan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Dan Bangunan Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Juncto PP No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun Dan Pendaftaran Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 76/PDT.G/2012/PN.CBI)

Firdausy Ramadhani, Rizka and D. Butar-butar, Dinalara and Mega Wijaya, Mustika (2023) Analisis Keabsahan Peralihan Hak Dengan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Dan Bangunan Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Juncto PP No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun Dan Pendaftaran Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 76/PDT.G/2012/PN.CBI). Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text Cover Rizka Firdausy Ramadhani.pdf Download (85kB)
	Text Lembar Pengesahan Rizka Firdausy Ramadhani.pdf Download (119kB)
	Text Daftar Pustaka Rizka Firdausy Ramadhani.pdf Download (351kB)

Abstract

Peralihan hak milik sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 20 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria mendefinisikan hak milik sebagai hak turun-temurun, hak terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki seseorang atas tanah sebagaimana termaksud dalam ketentuan Pasal 6. Jual beli hak atas tanah haruslah dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) supaya ada akta perjanjian jual beli yang menunjukkan adanya jaminan kepastian hukum dan sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang membuatnya. Akan tetapi, dalam kehidupan sehari-hari masih banyak terjadi peralihan hak atas tanah yang dilakukan hanya dengan bukti Surat Pernyataan Jual Beli Tanah dan Bangunan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu sengketa yang penulis angkat untuk dijadikan skripsi adalah mengenai analisis keabsahan peralihan hak dengan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah dan Bangunan dengan studi kasus putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN.Chi. Pada perkara Nomor 76/Pdt.G/2022/PN.Chi Penggugat dan Tergugat melakukan jual beli secara di bawah tangan hanya dengan kwitansi dan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah dan Bangunan, dan sertipikat hak atas tanah tersebut masih atas nama Tergugat, sedangkan Tergugat diketahui sudah meninggal dunia dan ahli warisnya sudah tidak diketahui lagi keberadaannya. Sehingga Penggugat tidak bisa membaliknamakan sertipikat hak atas tanah tersebut. Dalam penelitian skripsi ini metode yang digunakan adalah penelitian normatif yakni melakukan penelusuran data kepustakaan dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Hal tersebut didasarkan pada rasa keadilan yang lebih menekankan kepada hukum yang timbul pada masyarakat.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum > HAT (Hak Atas Tanah) Fakultas Hukum > Hukum > Hukum Tanah/Pertanahan
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	20 Oct 2023 02:00
Last Modified:	20 Oct 2023 02:00
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/7040

Actions (login required)

View Item