Penerapan Asas Keseimbangan Berkontrak Antara Bank Umum Dengan Bank Perkreditan Rakyat Dalam Linkage Program Model Executing.

Dewi, Ratna and Siswajanthy, Farahdinny and Sjofjan, Lindryani (2018) Penerapan Asas Keseimbangan Berkontrak Antara Bank Umum Dengan Bank Perkreditan Rakyat Dalam Linkage Program Model Executing. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text Cover Ratna Dewi.pdf Download (68kB)
	Text Lembar Pengesahan Ratna Dewi.pdf Download (113kB)
	Text Daftar Pustaka Ratna Dewi.pdf Download (171kB)

Abstract

Pada Perjanjian Kredit yang dibuat antara Bank Umum dengan Bank Perkreditan Rakyat/bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPR/BPRS), yang dibuat dalam linkage program tidak mencerminkan dan menerapkan asas keseimbangan dalam berkontrak, biasanya bank umum selaku kreditur telah menyusun beberapa persyaratan yang harus diikuti dan dipenuhi oleh BPR/BPRS selaku debitur dan hal ini tidak dapat ditolak oleh debitur, karena mereka dalam posisi atau merupakan pihak yang lemah, padahal Linkage program bertujuan untuk membantu mengatasi hambatan/kesulitan dalam hal modal kerja usaha kecil dan menengah atau UMKM dan dapat menjadi sumber alternatif yang diperlukan dalam penyaluran kredit, meskipun dalam penerapannya beberapa persyaratan yang diajukan oleh bank umum cenderung merugikan BPR/BPRS. Berdasarkan penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh Penulis, hal ini memang benar terjadi, padahal dalam Pasal 1320 KUHPerdata telah diatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yaitu; Sepakat untuk mengikat diri, cakap untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal. Pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata juga menyebutkan bahwa suatu perjanjian harus memperhatikan debitur dalam situasi tertentu, jika kreditur dalam hal ini adalah bank, menuntut haknya pada saat yang paling sulit bagi pihak debitur mungkin bank dapat dianggap melaksanakan kontrak, tidak dengan itikad baik. Walaupun dalam Perjanjian Kredit yang telah dilakukan terdapat ketidakseimbangan antara kedua belah pihak yang mencerminkan bahwa bank umum selaku kreditur dianggap tidak beritikad baik, namun hal ini dapat tidak dilaksanakan kerena BPR/BPRS dapat memilih dengan siapa dia melakuan perjanjian kontrak hal ini juga terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan adanya Pihak OJK (Otoritas Jasa Keuangan) selaku regulator yang dapat membuat suatu landasan hukum yang dapat mendasari hubungan kerjasama antar lembaga yang dapat memberikan perlindungan dalam menjalankan kontrak yang bertujuan untuk kesetaraan dan keseimbangan dalam berkontrak.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum Perdata > Hukum Perjanjian
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	20 Oct 2023 02:01
Last Modified:	20 Oct 2023 02:01
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/7074

Actions (login required)

View Item