Pengaturan Relaksasi Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan N0.20/PMK.010./2021 Tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021

Narwastu, Ribka and H. Insani, Isep and Lathif, Nazaruddin (2021) Pengaturan Relaksasi Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan N0.20/PMK.010./2021 Tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text cover ribka.pdf Download (402kB)
	Text pengesahan ribka.pdf Download (675kB)
	Text daftar pustaka ribka.pdf Download (2MB)

Abstract

Salah satu kebijakan yang diambil dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, Menteri Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 20/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021 (selanjutnya disingkat PMK No. 20/PMK.010/2021). PMK No. 20/PMK.010/2021 ini merupakan dukungan pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat di sektor industri kendaraan bermotor guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mewujudkan dukungan pemerintah bagi sektor industri kendaraan bermotor dan keberlangsungan dunia usaha sektor industri kendaraan bermotor sebagai dampak pandemi Covid-19, maka dianggap perlu diberikan insentif pajak penjualan atas barang mewah atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor tertentu yang ditanggung pemerintah. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian hukum ini memberikan masukan kepada pemerintah dalam kaitannya dengan pengaturan relaksasi PPnBM. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif, yaitu melakukan penelusuran data kepustakaan dengan menggunakan data sekunder. Pemerintah menyiapkan insentif penurunan PPnBM untuk kendaraan bermotor pada segmen kendaraan dengan cc < 1500 (kurang dari seribu lima ratus) yaitu untuk kategori sedan dan 4x2. Hal ini dilakukan karena pemerintah ingin meningkatkan pertumbuhan industri otomotif dengan pembelian lokal kendaraan bermotor di atas 70% (tujuh puluh persen). Dilihat dari potensi penerimaan negara, adanya relaksasi PPnBM akan meningkatkan produksi dan permintaan mobil baru, selain itu, relaksasi PPnBM dapat menurunkan harga jual mobil, sehingga dapat meningkatkan permintaan mobil baru dengan kriteria mesin di bawah 1.500 cc dan meningkatkan produksi mobil. Dari sisi penerimaan pajak, dengan adanya relaksasi PPnBM, negara akan kehilangan penerimaan pajaknya, namun akan terkompensasi dengan peningkatan demand serta produksi. Dengan tumbuhnya demand dan produksi yang naik dibandingkan tahun sebelumnya, maka perhitungannya akan lebih positif dibanding potential loss. Kata Kunci: relaksasi pajak, peraturan menteri keuangan

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum Perdata > Pajak/Perpajakan
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	17 Jan 2024 14:44
Last Modified:	17 Jan 2024 14:44
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/7185

Actions (login required)

View Item