Implementasi Pengaturan Kerjasama Desa Di Kabupaten Sukabumi

Brahmana Putra, Rizky and Basri, Hasan and Handoyo DP, Sapto (2020) Implementasi Pengaturan Kerjasama Desa Di Kabupaten Sukabumi. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text cover R.pdf Download (342kB)
	Text pengesahan r.pdf Download (1MB)
	Text pengesahan r.pdf Download (1MB)
	Text Daftar pustaka r.pdf Download (2MB)

Abstract

Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Sifat penelitian dalam penulisan hukum ini yaitu deskriptif analitis, dengan jenis penelitian hukum normatif didukung oleh penelitian hukum empiris, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research), serta pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Implementasi pengaturan kerjasama desa di Kabupaten Sukabumi telah diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana desa dapat mengadakan kerjasama dengan desa lain dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga. Selanjutnya, Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama desa di bidang pemerintahan desa diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri. Oleh karena itu, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa. Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 138 Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Desa, maka desa dapat mengadakan kerja sama dengan desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga. Untuk mewujudkan kerjasama desa tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Sukabumi menerbitkan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerjasama Desa. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, kerjasama desa tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan oleh desa-desa yang ada di Kabupaten Sukabumi. Permasalahan yang dihadapi dalam kerjasama desa, meliputi masalah intern, yaitu mekanisme kerja dari pemerintah desa yang kurang terbuka dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dan masih rendahnya pola pikir pemerintah desa akan arti pentingnya kerjasama desa. Sedangkan masalah ekstern, meliputi masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pemberian aspirasi mengenai pelaksanaan kerjasama desa dan pemerintah desa dan warga masyarakat biasanya sibuk memikirkan aktifitas kerjanya, sehingga menganggap permasalahan desa lain merupakan urusan pemerintah yang bersangkutan. Upaya penyelesaian untuk mengatasi permasalahan intern dalam pelaksanaan kerjasama desa, yaitu mengadakan rapat koordinasi pemerintah desa dan mengadakan diskusi rutin antara masyarakat dengan pemerintah desa untuk membahas masalah-masalah mengenai kerjasama desa dan mencari jalan keluarnya. Sedangkan untuk mengatasi permasalahan ekstern, dapat dilakukan dengan jalan melakukan diskusi rutin atau pertemuan antara pemerintah desa dengan ketua RT, ketua RW, dan tokoh masyarakat dan anggota pemerintahan desa dan BPD, mencari dan menggali aspirasi dari masyarakat untuk kemudian disalurkan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam perumusan sebuah kebijakan desa, terutama dalam hal kerjasama desa. desa

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum Ketatanegaraan
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	23 Oct 2023 01:52
Last Modified:	23 Oct 2023 01:52
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/7193

Actions (login required)

View Item