Alifia Putri, Rachel and Mihradi, R. Muhammad and Lathif, Nazaruddin (2022) Tinjauan Yuridis Terhadap Perspektif Hukum Dan HAM Dalam Penerapan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Indonesia. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.
Text
cover.pdf Download (611kB) |
|
Text
pengesahan rr.pdf Download (994kB) |
|
Text
daftar pustaka rr.pdf Download (4MB) |
Abstract
Seperti halnya yang terjadi dengan adanya wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang bermula dari Kota Wuhan di China, hanya dalam beberapa hari virus tersebut telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat internasional termasuk di Indonesia. Lantas, dalam rangka penanggulangan wabah tersebut Pemerintah Indonesia juga mengambil kebijakan dengan cara menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berlandasan hukum Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Peraturan Menteri kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Tetapi kebijakan PSBB tersebut dianggap kurang efektif bagi para warga yang terkena dampak, karena kurangnya pemenuhan hak-hak warga setelah kegiatannya dibatasi. Seperti yang diketahui bahwa Indonesia merupakan Negara hukum, maka segala penyelenggaraannya harus berdasarkan dengan hukum dan secara umum ciri Negara hukum itu sendiri yaitu adanya jaminan Hak Asasi Manusia. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui seberapa memadai pengaturan secara hukum terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan apa permasalahan terkait dengan relasinya terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia. Permasalahan dalam penelitian ini ialah seberapa memadai pengaturan secara hukum terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan bagaimana relasi permasalahan penegakan hukum dengan perlindungan hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan yaitu hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui Library Research dengan sistem penelaahan perundang-undangan yang terkait, buku maupun karya ilmiah kepustakaan lainnya. Data dari hasil penelitian ini diolah menggunakan metode kualitatif. Hasil pembahasan dari penelitian ini menunjukan bahwa penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan kebijakan yang kurang tepat karena selain kurangnya kesadaran masyarakat akan partisipasi dalam mematuhi aturan selama kebijakan berlaku, faktor tanggung jawab maupun inegritas aparat penegak hukum yang kurang maksimal dalam menyusun strategi penanggulangan Covid-19 juga sangat mempengaruhi. Hal tersebut dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum akan jaminan hak yang seharusnya diperoleh. Karena, baik ekonomi maupun kesehatan sama- sama Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dibagi dan saling bergantung.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | Fakultas Hukum > Hukum > HAM (Hak Asasi Manusia) Fakultas Hukum > Umum > COVID-19 Fakultas Hukum > Umum > PSBB |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK |
Date Deposited: | 17 Jan 2024 14:49 |
Last Modified: | 17 Jan 2024 14:49 |
URI: | http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/7226 |
Actions (login required)
View Item |