Peran IMF (International Monetary Fundy) Saat Terjadinya Krisis Ekonomi Yang Terjadi di Sri Langka Ditinjau Dari Hukum Organisasi Internasional

Chaniago, Andika Rahmadi and Susilawati, Tuti and Lathif, Nazaruddin (2023) Peran IMF (International Monetary Fundy) Saat Terjadinya Krisis Ekonomi Yang Terjadi di Sri Langka Ditinjau Dari Hukum Organisasi Internasional. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Image Cover.jpg Download (360kB)
	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (557kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (1MB)

Abstract

Menjelang berakhirnya perang dunia kedua, tepatnya pada juli 1944, perwakilan negara yang terlibat dalam peperangan, seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, dan beberapa negara lain mengadakan pertemuan di Bretton Woods, Amerika Serikat. Pertemuan tersebut membicarakan pembangunan ekonomi pasca perang dan penyusunan tata Kelola system keuangan global. Sinilah cikal bakal intitusi multinasional terbentuk yakni IMF (International Monetary Fund). IMF merupakan intitusi multinasional yang difungsikan untuk melakukan evaluasi atas system finansial global, terutama terkait kebijakan moneter dan posisi neraca perdagangan. Secara struktur kelembagaan, IMF dipimpin oleh dewan gubernur didelegasikan pada dewan direksi yang terdiri dari dua puluh empat orang, dengan rincian, delapan anggota perwakilan tetap, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Jerman, Perancis, China, Rusia dan Arab Saudi serta enam belas perwakilan lain yang dipilih secara bergantian setiap 2 tahun. Sedangkan dalam penentuan hak keanggotaan, IMF menetapkan kriteria tertentu yang dinamakan kuota. Kuota ini ditentukan menurut besarnya skala perekonomian nasional suatu negara, yang tercermin dalam Gross domestic Product (GDP), neraca perdagangan, serta cadangan devisa. IMF adalah sebuah lembaga moneter internasional yang terbentuk secara resmi sejak tahun 1944. Sementara tujuannya adalah memperbaiki keadaan secepat mungkin agar stabilitas moneter dunia dapat tercipta. Seiring dengan berjalan nya waktu, IMF banyak berperan dalam upaya mengatasi krisis dari waktu ke waktu melalui rekomendasi berupa program bantuan keuangan yang diberikan kepada negara yang mengalami kesulitan neraca pembayaran. Sesuai Articles Of Agreement IMF, batuan dana IMF kepada negara anggota dibawah kerangka adequate safeguard memberikan kesempatan kepada negara bersangkutan untuk mengkoreksi ketidaksesuaian di posisi neraca pembayaran tanpa memberikan opsi rekomendasi yang menimbulkan penurunan tingkat kesejahteraan. Untuk itu, bantuan yang di berikan IMF terkait erat dengan conditionality (syarat-syarat tertentu) yang merupakan linkange antara pendanaan terhadap implementasi atas rekomendasi tentang aspek ekonomi dan aktivitas utama IMF. Dalam conditionality, beberapa kebijakan yang disarankan biasanya terkait aspek nilai tukar, struktural, moneter, dan fiskal. Rekomendasi-rekomendasi IMF yang terangkum dalam satu paket rekomendasi untuk negara penerima bantuan ini dikenal pula dengan istilah Structure Adjusment Programs (SAP).

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum Internasional
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	17 May 2024 03:07
Last Modified:	17 May 2024 03:07
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/7584

Actions (login required)

View Item