Tugas Dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bogor Dalam Menyelenggarakan Penanganan Dan Pemulihan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Rahimah Ahmad, Mukhlisah and H. Insani, Isep and Lathif, Nazaruddin (2023) Tugas Dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bogor Dalam Menyelenggarakan Penanganan Dan Pemulihan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Image Cover.jpg Download (364kB)
	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (379kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (720kB)

Abstract

Pelecehan seksual sering terjadi di lingkungan sekitar khususnya terhadap perempuan. Beberapa kendala sulit dijangkau untuk melaporkan masalah pelecehan seksual. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor sebagai badan penyelenggara urusan pemerintah berwenangan untuk melakukan tugas dan fungsi yang telah diberikan oleh Walikota di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan. Namun, rendahnya peningkatan kualitas hidup terhadap perempuan yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Bogor sehingga kasus kekerasan seksual meningkat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor mengkoordinasikan UPTD PPA Kota Bogor untuk memberikan pelayanan seperti pengaduan, penanganan, perlindungan serta pendampingan korban pelecehan seksual. Namun dalam penyelenggaraannya, terdapat proses yang menghalangi jalannya untuk menangani korban. Rendahnya kinerja untuk mengevaluasi dan menganalisis di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan dalam rangka meningkatkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan yang perlu didukung oleh sumber daya aparatur yang berkompeten, namun untuk mewujudkannya diperlukan anggaran yang cukup. Kenyataannya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor memiliki keterbatasan anggaran. Selain itu, pemberlakuan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor masih belum efektif, khususnya dalam hal pendampingan. Untuk mengatasi dan menyelesaikan diperlukan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota bogor untuk membuat kebijakan Peraturan daerah (Perda) dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dengan regulasi perlindungan perempuan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum Pidana > Kekerasan Seksual Fakultas Hukum > Hukum > Pemulihan Korban
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	03 Jul 2024 06:16
Last Modified:	03 Jul 2024 06:16
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/7840

Actions (login required)

View Item