Analisis Pengawasan Pemerintah Dalam Melakukan Pengawasan Perikanan Terhadap Larangan Pemasukan Dan Pembudidayaan Jenis Ikan Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Di Teliti Di Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia)

Aldi Purnama, Pradifta and Susilawati K., Tuti and Perdana, Angga (2023) Analisis Pengawasan Pemerintah Dalam Melakukan Pengawasan Perikanan Terhadap Larangan Pemasukan Dan Pembudidayaan Jenis Ikan Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Di Teliti Di Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia). Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Image Cover.jpg Download (710kB)
	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (492kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (878kB)

Abstract

Sebagai negara maritim, Republik Indonesia perikanan merupakan komoditas utama dalam pemasukan negara, maka dari itu Pemerintah Indonesia memerlukan bentuk pengawasan terhadap pemasukan dan pembudidayaan jenis ikan yang dapat membahayakan dan merugikan.Penelitian ini menganalisis peran pengawasan pemerintah terkait larangan pemasukan dan pembudidayaan jenis ikan berbahaya, sesuai dengan Amandemen Undang-Undang Nomor 45 tahun 2004 tentang Perikanan terhadap Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004. Metode analisis hukum digunakan untuk memahami kerangka regulasi dan dampak pengawasan pemerintah. Hasil penelitian menyoroti upaya pemerintah dalam menegakkan larangan ini dan tantangan yang dihadapi. Temuan ini memberikan wawasan tentang efektivitas sistem pengawasan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan/atau lingkungan perikanan serta menyajikan analisis tentang peran pengawasan pemerintah dalam menerapkan larangan pemasyarakatan dan budidaya jenis ikan berbahaya. Penelitian ini mengidentifikasi mekanisme pengawasan yang digunakan pemerintah dalam menegakkan larangan tersebut serta dampaknya terhadap industri perikanan. Melalui pendekatan hukum dan kebijakan publik, studi ini mengevaluasi efektivitas pengawasan pemerintah dan mengusulkan langkah langkah untuk meningkatkan implementasi regulasi yang relevan demi keberlanjutan sumber daya perikanan dan lingkungan perikanan. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan membentuk Pengawas Perikanan sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan diatur oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan yang harus dijadikan sebagai pedoman oleh seluruh anggota Pengawas Perikanan dalam melaksanakan tugasnya.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum Ketatanegaraan > Hukum Pemerintahan
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	16 Jul 2024 12:59
Last Modified:	16 Jul 2024 12:59
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/7969

Actions (login required)

View Item