Masturah, Dienna and H. Insani, Isep and Suhermanto, Suhermanto (2025) Analisis Yuridis Peran Pemerintah Daerah Kota Bogor Dalam Kolaborasi Lintas Sektor Untuk Penanggulangan Stunting. Skripsi thesis, Universitas pakuan.
Full text not available from this repository.Abstract
Penanggulangan stunting merupakan salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang menjadi isu strategis nasional karena berdampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM). Kota Bogor sebagai salah satu kota penyangga ibu kota tidak luput dari permasalahan ini, dengan prevalensi stunting yang masih menunjukkan angka signifikan meskipun berbagai program intervensi telah intervensi telah dilakukan. Permasalahan stunting membutuhkan keterlibatan lintas sektor, termasuk peran aktif Pemerintah Daerah Kota Bogor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis peran Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam kolaborasi lintas sektor guna mengatasi permasalahan stunting. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan serta pelaksanaan kebijakan di lapangan. Penelitian ini adalah penelitian menggunakan sistem kepustakaan, di mana penulis mengumpulkan data dengan mencari, mempelajari data berasal dari peraturan perundang- undangan, buku-buku, hasil penelitian, makalah, internet, kamus, dan penulisan atau catatan-catatan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini. Penulis juga melakukan wawancara kepada Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan, Kepala Tim Kerja Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan, dan Kepala Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) di Kantor Wali Kota Bogor sebagai informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Bogor telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program yang melibatkan sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala seperti kurangnya sinkronisasi antar instansi, keterbatasan anggaran, dan lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum dan mekanisme koordinasi agar kolaborasi lintas sektor dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Pemerintah Daerah sangat krusial dalam keberhasilan penanggulangan stunting, namun perlu ditunjang oleh regulasi yang kuat dan sinergi antarsektor yang optimal.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Fakultas Hukum > Hukum > Anak Fakultas Hukum > Umum > Stunting Fakultas Hukum > Hukum Ketatanegaraan > Pemda (Pemerintahan Daerah) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK |
| Date Deposited: | 27 Feb 2026 01:49 |
| Last Modified: | 27 Feb 2026 01:49 |
| URI: | http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/10368 |
Actions (login required)
 |
View Item |