Rahmaningtyas, Sabilla and ul Hosnah, Asmak and Satya Nugraha, Roby (2025) Analisis Kasus Salah Tangkap Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Alat Berat Dalam Putusan Praperadilan Nomo/PID.PRA/2022/PN.LBS. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.
Full text not available from this repository.Abstract
Penegakan hukum pidana yang adil dan sesuai prosedur merupakan bagian fundamental dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia. Salah satu bentuk pelanggaran serius dalam proses penegakan hukum adalah tindakan salah tangkap, yaitu penangkapan terhadap seseorang yang tidak didasarkan pada bukti permulaan yang cukup dan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Penelitian ini membahas mengenai prosedur penangkapan yang dilakukan terhadap pelaku salah tangkap dalam Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN.LBS?, pertimbangan Hakim mengenai kasus salah tangkap terhadap pelaku tindak pidana pembakaran alat berat dalam Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN.LBS?, akibat hukum salah tangkap dalam kasus salah tangkap terhadap pelaku tindak pidana pembakaran alat berat dalam Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN.LBS?, Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, yang dianalisis berdasarkan ketentuan KUHAP serta doktrin dan asas hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penangkapan dilakukan tanpa memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam KUHAP, seperti tidak adanya dua alat bukti yang sah, tidak diterbitkannya surat perintah penangkapan, serta tidak dilakukannya penyelidikan dan penyidikan secara sah. Hakim dalam putusan praperadilan menyatakan bahwa penangkapan tersebut tidak sah dan tidak memiliki dasar hukum. Akibat hukum dari tindakan salah tangkap ini sangat merugikan korban, baik secara hukum maupun secara sosial dan psikologis, yang berimplikasi pada hak korban untuk memperoleh rehabilitasi, pemulihan nama baik, dan ganti kerugian dari negara. Kesimpulan penelitian merupakan prosedur penangkapan dalam perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP karena dilakukan tanpa bukti permulaan yang cukup dan tanpa melalui tahap penyidikan yang sah, sehingga melanggar asas legalitas dan due process of law. Hakim praperadilan menyatakan penangkapan tersebut tidak sah karena tidak disertai surat perintah, pemeriksaan penyidikan, dan dua alat bukti. Akibat salah tangkap ini menimbulkan kerugian hukum, materiil, psikologis, serta mencemarkan reputasi korban, yang berhak atas pemulihan mama baik, ganti rugi, dan rehabilitasi sesuai Pasal 77 jo Pasal 95 KUHAP. Saran penelitian ini penegak hukum, khususnya kepolisian, perlu meningkatkan profesionalisme dengan mematuhi prosedur penangkapan yang sah dan berbasis dua alat bukti, serta mengikuti pelatihan berkelanjutan. Negara juga perlu menjamin perlindungan hukum melalui mekanisme kompensasi dan rehabilitasi yang cepat, adil, dan mudah diakses bagi korban salah tangkap.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Fakultas Hukum > Hukum > Salah Tangkap |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK |
| Date Deposited: | 25 May 2026 03:03 |
| Last Modified: | 25 May 2026 03:03 |
| URI: | http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/10730 |
Actions (login required)
 |
View Item |