Ingrid Barita Simanjutak, Yohana and K. Milono, Yenni and H. Insani, Isep (2025) Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Berbasis Kearifan Lokal Menurut Suku Batak Toba Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.
Full text not available from this repository.Abstract
Indonesia saat ini melakukan pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai- nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegak hukum di Indonesia. Pembaharuan dalam hukum pidana di Indonesia yang selama ini direncanakan, diharapkan memiliki perubahan-perubahan baru yang lebih baik, salah satunya terhadap kelemahan pengaturan tindak pidana ringan yang diatur dalam Pasal 315, 352, 364, 482 KUHP. Tindak pidana ringan adalah masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi yang dapat diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan rumusan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana pembaharuan hukum pidana di indonesia dalam penyelesaian tindak pidana berbasis kearifan lokal? Bagaimana peran Dalihan Natolu dalam menyelesaikan permasalahan tindak pidana dalam adat batak? Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian normatif didukung oleh penelitian hukum empiris untuk mendapatkan data primer (lapangan). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang selanjutnya diolah secara kualitatif. Penyelesaian tindak pidana dalam hukum adat batak dengan cara kearifan lokal suku batak dengan adanya sistem kekeluargaan dalihan natolu yang merupakan bagian dari adat batak, tindak pidana yang sering terjadi seperti pencurian, kekerasan dsb. Pada KUHP yang dikenai pasal tindak pidana apabila salah satu Di dalam RKUHP yang dapat dikenai pasal akan tetapi belum ada pasal yang mengatur secara jelas untuk tindak pidana yang diselesaikan secara adat. Sehingga dalam melakukan pembaharuan hukum itu menghasilkan produk- produk hukum yang merumuskan pengaturan tindak pidana perzinahan yang bersifat kultural dan kebudayaan yang berorientasi pada nilai-nilai nasional dan Hudaya setempat yang telah disepakati bersama atau didasarkan pada nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Fakultas Hukum > Hukum > Hukum Adat Fakultas Hukum > Hukum Pidana |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK |
| Date Deposited: | 10 Aug 2026 05:48 |
| Last Modified: | 10 Aug 2026 05:48 |
| URI: | http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/11087 |
Actions (login required)
 |
View Item |